Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau, yang membidangi pendapatan daerah, mendesak agar Pemerintah Provinsi Riau mencari solusi untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi sebagai antisipasi jika dana transfer pusat tak dicairkan.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi membahas pergeseran anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam rapat dengar pendapat di DPRD Riau, Senin.
"Khawatirnya jika dana transper pusat tidak turun. Maka akan terjadi defisit anggaran. Asumsi pendapatan daerah hingga Juni hanya berkisar Rp381 miliar. Sementara anggaran untuk COVID-19 harus tersedia," ucap Husaimi.
Politisi PPP Riau ini mengatakan asumsi penerimaan PAD hingga Juni senilai Rp381 miliar, sementara itu dana transfer pusat sebesar Rp564 miliar. Total pendapatan ditambah dana transfer pusat senilai Rp1,850 triliun.
"Jika 30 persen saja anggaran tidak ditransfer oleh pusat ke daerah maka APBD Riau akan defisit. Padahal estimasi pengeluaran ditambah kebutuhan penanggulangan COVID-19 senilai Rp1,802 triliun," ucap legislator asal Rokan Hilir itu.
Dia menyebutkan sebagai solusinya, Pemprov Riau diminta untuk menagih dana CSR perusahaan untuk menutupi pembiayaan penanganan COVID-19 sehingga tidak perlu dikeluarkan lewat APBD Riau.
"Salah satu solusinya dengan mengalihkan anggaran CSR perusahaan untuk pembeliaan Alat Pelindung Diri (APD) tim medis dan juga kebutuhan lainnya," ucap Husaimi.
Untuk diketahui,estimasi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 diantaranya, Pendampingan COVID-19 senilai Rp300 miliar, penambahan penanganan COVID-19 senilai Rp70 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp25 miliar,anggaran posko perbatasan Rp500 juta, pemulangan TKI Rp700 juta, anggaran keamanan Rp3 miliar dan sekretariat gugus tugas Rp1.5 miliar.
"Dan juga estimasi rincian kebutuhan penanganan COVID-19, kabupaten/kota juga masih belum diperoleh," ucapnya.
Baca juga: Realokasi APBD Riau tak bisa ikut acuan SKB dua Menteri, ini saran Waka DPRD Riau
Baca juga: Ketua DPRD Riau minta masyarakat waspadai potensi tindakan kriminalitas di tengah COVID-19
Baca juga: Anggota DPRD Riau tinjau kesiapan Pemkab Inhu atasi COVID-19
Antisipasi defisit anggaran karena dana tranfer pusat tak cair, ini desakan DPRD Riau
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi. (ANTARA/Diana Syafni)
