Pekanbaru, 12/9 (ANTARA) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjuk Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai daerah transit pemulangan sekitar 160 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Malaysia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Syamsul Bahri, di Pekanbaru, Senin mengatakan, penunjukan itu langsung disampaikan oleh BNP2TKI melalui surat resmi.
"Namun Dumai sendiri saat ini belum siap untuk menerima kedatangan sebanyak 160 ribu TKI bermasalah itu mengingat anggaran yang minim," kata Syamsul Bahri.
Dia menyebutkan, ketidaksiapan pihaknya juga telah disampaikan langsung ke BNP2TKI di Jakarta. Saat pertemuan itu, kata dia, Pemerintah Kota Dumai menyampaikan beberapa keluhan yang salah satunya yakni minimnya anggaran daerah sehingga harus dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Poin kedua yang juga kami sampaikan yakni surat Gubernur Riau yang isinya bahwa para TKI bermasalah harus dikirim menjadi dua bagian. Di mana Dumai hanya bisa menerima pemulangan TKI yang berasal dari Sumatra dan sebagian Jawa khususnya Jawa bagian barat.
Sementara selebihnya, atau para TKI yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi atau sebagian Jawa lainnya sebaiknya transit secara langsung ke masing-masing wilayah asal," kata dia.
Walau demikian, kata Syamsul Bahri, jika anggaran pusat (APBN) yang diminta tidak kunjung turun, maka Dumai tetap menolak karena anggaran daerah tidak mampu untuk menalanginya.
"Waktu pertemuan itu, BNP2TKI sempat menyatakan jika kewenangan anggaran berada di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Dengan demikian, kami tinggal menunggu keputusan atau hasil dari pertemuan selanjutnya dengan Menko Kesra," ujarnya.
Namun jika pada akhirnya hasil koordinasi dengan Menko Kesra tetap tidak ada anggaran yang turun, kata Syamsul Basri, Wali Kota Dumai H Khairul Anwar sebenarnya masih tetap mempersilakan pemulangan para TKI bermasalah melalui Dumai, namun para TKI itu tidak sampai turun ke daratan.
"Begitu sampai di Pelabuhan Dumai, Wai Kota menyarankan agar langsung transit ke kapal lainnya dengan tujuan langsung ke daerah asal masing-masing," kata Syamsul.
Ditanya mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk menghadapi ratusan ribu TKI bermasalah, menurut Syamsul Bahri Dumai membutuhkan sekitar Rp70 miliar sampai Rp80 miliar.
"Dana sebesar itu saat ini juga masih dalam tahap penyusunan yang nantinya akan diajukan ke Menko Kesra. Mudah-mudahan di setujui dan Dumai siap untuk menampung ratusan ribu TKI bermasalah tersebut," ujarnya.
Sementara Syamsul Bahri yang kembali ditanyai mengenai sejumlah pemberitaan di beberapa media nasional yang menyatakan pemulangan TKI batal melalui Dumai dan dialihkan ke Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengaku belum mengetahuinya.
"Sejauh ini kami belum mendapat informasi kalau pemulangan TKI bermasalah dialihkan ke Tanjung Pinang karena kami masih akan melanjutkan koordinasi ke Menko Kesra," demikian Syamsul Bahri.
