Anggota DPRD Riau khawatir naiknya iuran BPJS kesehatan buat ekonomi masyarakat semakin terpuruk

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra Sejahtera Marwan Yohanis menegaskan kebijakan menaikkan iuran BPJSKesehatan dinilai sangat membebani masyarakat di tengah sulitnya kondisi perekonomian yang sedang dihadapi.

"Menurut saya ini tentu membebani masyarakat. Iuran yang lama saja, banyak yang tidak sanggup. Ini malah dinaikkan. Siapa yang bisa jangkau, sementara produksi sawit, karet dan perkebunan di Riau harganya terus menurun. Daya beli semakin menurun, ditambah lagi diberatkan dengan iuran untuk mendapatkan akses kesehatan," ujar Marwan Yohanis di Pekanbaru, Senin.

Legislator asal Kabupaten Kuantan Singingi itu mengaku keberatan dengan wacana tersebut. Jika masyarakat tidak mampu membayar dan pada akhirnya menunggak iuran, tentu akan membuat masyarakat semakin jauh untuk mendapat akses kesehatan.

"Kalau sudah kondisi ekonomi seperti ini semakin jauh masyarakat nanti dari pelayanan kesehatan. Coba bayangkan masih ada desa yang tidak tersentuh dokter, masih pakai obat-obatan tradisional, bayangkan saja kalau sistem tidak diperbaiki, malah iuran yang dinaikkan, bagaimana mereka mendapatkan layanan kesehatan," sebutnya.

Ditambah lagi, sebut dia, persoalan pelayanan bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan yang tak diakomodir dengan baik oleh pihak rumah sakit. Itu juga menjadi keluhan masyarakat selama ini.

"Seharusnya kualitas dari pelayanan itu yang ditingkatkan, kalau standar pelayanan itu sudah bagus silahkan saja (dinaikkan). Sementara, sekarang pelayanan dan administrasi itu masih amburadul malah mau naikkan iuran, sehingga sulit orang menerima kebijakan ini," ucap Marwan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Riau itu.

Baca juga: 90 persen faskes Pekanbaru sudah buka layanan kecelakaan kerja

Dia menyarankan agar pemerintah menempuh opsi lain untuk mengatasi permasalahan finansial di BPJSKesehatan, tanpa harus melibatkan masyarakat melalui iuran. Seperti, meminta kontribusi dari BUMN ataupun perusahaan swasta untuk menanggung premi asuransi kesehatan tersebut.

"Banyak cara yang bisa kita cari, bukan dengan membebani masyarakat. Kita punya banyak badan usaha baik milik negara maupun swasta, apa salahnya mereka yang diberatkan. Apalagi perusahaan yang menggerogoti kekayaan hasil alam kita, yah harusnya mereka berkontribusi," ucapnya.

Baca juga: YLKI minta kenaikan tarif BPJS harus diikuti dengan reformasi pengelolaan