Keberadaan AKN Bengkalis bantu masyarakat termarginal

id AKN Bengkalis,AKN Pelalawan, AKN

Komisi I DPRD Pelalawan melakukan kunjungan kerja ke Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bengkalis terkait rencana Pemerintah khususnya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk merubah AKN menjadi Program Studi Diluar Kampus (PSDKU). (Antaranews/Alfisnardo)

Bengkalis (ANTARA) - Direktur Akademi Komunitas Negeri (AKN) BengkalisAlfansuri mengungkapkan keberadaan institusinya selama ini sangat membantu masyarakat tertinggal (termaginal) yang berada di wilayah perbatasan.

"Masyarakat termaginal selama ini antara lain yang tidak mampu, tidak memiliki akses, tidak terlalu pintar dan hidup dalam kemiskinan struktural serta kemiskinan kultural khususnya masyarakat yang berada di perbatasan republik ini, salah satunya Bengkalis,” ujar Alfansuri ketika menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Pelalawan, Rabu.

Dijelaskannya, rencana pemerintah khususnya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk merubah AKN menjadi Program Studi di luar Kampus (PSDKU) tentu akan berdampak kepada tiga AKN yang ada di Provinsi Riau yakni di Bengkalis, Siak dan Pelalawan.

“Dampaknya tentu ada, pembentukan PSDKUsesuai dengan Permenriset Dikti RI. Ini merupakan pil pahit, jadi kita tidak bisa memaksakan AKN ini bertahan. Tentunya pada kesempatan ini AKN Bengkalis hanya bisa hadir sampai Tahun 2020, karena masih tersisa mahasiswa yang masuk di Tahun 2018. Kemungkinan besar juga di 2019, AKN tidak menerima mahasiswa lagi,” kata Alfansuri.

Ada tiga sebab di antaranya, hasil evaluasi empat AKN yang sudah mandiri (satker) tidak mengalami perkembangan yang berarti. Kemudian, defisit anggaran serta pemerintah tidak mau dibebankan terlalu besar anggaran.

Pemerintah, menurut Alfan, menyamaratakan semua daerah, padahal Kabupaten di Riau berbeda dengan daerah lain, APK Riau masih di bawah rata-rata nasional, Riau memiliki potensi yang sangat besar, daerah migas, perkebunan sawit terbesar, pulp and paper, memiliki beberapa kawan industri yang berkembang pesat serta Kabupaten di Riau memiliki kemampuan untuk membantu pembiayaan. Istilahnya pembiayaan tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah (kementerian).

"Budah banyak masyarakat terbelakang tersebut naik taraf hidupnya dengan anak-anak mereka bekerja di perusahaan besar, baik di Riau, Kep. Riau, Jakarta, Kalimantan bahkan ada yang di Malaysia. Biasanya anak-anak kita di perbatasan ini bekerja di Malaysia merupakan TKI non skill, hanya bisa menjadi buruh kasar pada sektor bangunan dan perkebunan namun setelah kuliah di AKN Bengkalis menjadi pekerja profesional, gajinya hingga 6000 ringgit, bahkan tahun lalu perusahaan Multinasional di Jakarta datang khusus ke AKN Bengkalis melakukan proses rekruitmen tenaga kerja," beberAlfian.

Diungkapkannya, keberadaan AKN Bengkalis telah berhasil mewujudkan cita-cita awal dengan mengangkat derajat masyarakat yang tertinggal dan memutuskan mata rantai kemiskinan. Namun, melihat kondisi AKN Bengkalis yang juga jelas statusnya saat ini sangat memilukan dan menyedihkan.

"Kita dari Bengkalis siap mendukung dan bergabung, apabila belum berhasil maka seluruh prodi di AKN Bengkalis akan kami leburkan ke induk kami yakni Politeknik Negeri Bengkalis,"pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Abdullah, S.Pd mengungkapkan kerisauan terhadap AKN yang ada di Riau termasuk di Pelalawan, mengapa pemerintah tidak mau memandirikan AKNseperti yang sudah dijanjikan.

“Kami sangat merisaukan akan eksistensi dan keberlanjutan kampus AKN kebanggaan masyarakat Pelalawan, yakni sepertinya AKN Pelalawan tak kunjung menjadi sebuah Perguruan tinggi yang mandiri (satker), bahkan pada tahun 2019/2020 ini AKN Pelalawan tidak menerima mahasiswa baru seperti biasanya, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita,” ungkapnya.
Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar