BPJS Ketenagakerjaan sasar 5.000 pengelola Bumdes di Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah SumbarRiausasar sekitar 5.000 pengelola dana Bantuan desa (Bumdes) di Riau guna mendapat perlindungan sosial dalam bekerja.

"Ini potensi dan kebetulan di Riau belum tersentuh oleh jaminan sosial," kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Budiono pada acara Sosialisasi program BPKS Ketenagakerjaan dan penggerak jaminan sosial Indonesia (Perisai) terhadap Bumdes Riau di Pekanbaru, Senin.

Budiono juga menyambut baik atas upaya Gubernur Riau yang akan memberikan jaminan perlindungan bagi pengelola Bumdes, karena ini sejalan dengan program BPJS TK.

"Maka bagi pegawai Bumdes yang hadir saat ini informasi itu penting, karena dalam uu sudah diatur segala sesuatu yang miliki aktifitas ekonomi kelompok atau sendiri juga harus mendapat perlindungan," tuturnya.

Budiono berharap para pengelola Bumdes faham akan haknya atas perlindungan dan merasa ingin untuk mendaftar sebagai peserta.

Budiono menambahkan untuk menjaring pengelola Bumdes yang jangkauannya jauh hingga ke pelosok, BPKS TK akan memberdayakan agen Perisai.

"Selain ada kantor cabang kami juga menggandeng Perisai dan anggota Bumdes akan diarahkan jadi anggota Perisai. Karena memang jauh jangkauannya," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Riau Rasyidin Siregar membenarkan program perlindungan bagi pengelola Bumdes ini yang pertama kalinya diaktifkan di Riau.

"Makanya kami mengapresiasi program BPJS TK ini bagi pekerja non formal seperti Bumdes," ujar Rasidin Siregar.

Menurut Rasyidi sesuai arahan Gubernur Riau Syamsuar, semua pekerja Bumdes harus dilindungi. Maka program BPJS TK ini bagus.

"Kami berharap lewat sosialisasi ini agar semua pekerja Bumdes yang jumlahnya mencapai kurang lebih 5.000 orang dilindungi," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMDD) R Siti Nurasiah menyatakan di Riau kini ada sekitar 1.591 desa yang menerima Bumdes. Pemprov tahun ini sangat prioritaskan pada Bumdes agar bisa mengelola dananya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Dari total itu ada 1.300 Bumdes yang aktif di Riau. Mereka beresiko sangat tinggi dalam kegiatan sehari-hari, seperti jatuh dari tebing, tersambar petir, jatuh ke sungai, diterkam hewan buas dan lain-lain," tuturnya.

Makanya ia berharap BPKS TK memberikan santunan kepada warga desa yang mengalami kecelakaan dan meninggal.

"Maka kami harapkan seluruh pengurus Bumdes yang terdiri dari Direktur, Komisaris, Sekretaris, Bendahara, mendaftar," pungkasnya.

Sementara itu salah satu peserta Bumdes Desa Buluh Cina Jaya Mandiri Kecamatan Siak Hulu, Kampar Sarihati mengaku belum jadi anggota.

"Baru tahu ada program ini," kata Sarihati.

Ia mengaku senang setelah mengetahui dari sosialisasi tersebut dan berniat akan mendaftar.

"Ia kita akan ajak orang lain nantinya agar daftar BPJS TK suami, nasabah, tetangga," pungkasnya.