Polemik sistem zonasi, Anggota DPRD Riau usulkan sekolah swasta dapat BOSDA

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menilai, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini masih memiliki sejumlah kelemahan.

Menurut Husaimi, DPRD Riau bersama pemprov harus mulai memikirkan solusi konkret jangka panjang sehingga sistem zona penerimaan peserta didik tidak lagi menuai protes, dengan mengkaji pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah swasta yang ada di Riau.

"Kita ribut masalah zonasi tapi tidak ada penyelesaiaannya. Selama tiga tahun ini kita evaluasi zonasi, tapi tetap punya kelemahan, saya pikir ini keliru. Harusnya yang kita pikirkan bagaimana menyediakan sekolah itu, karena bagimanapun jika kuota penuh di sekolah negeri, maka sekolah swasta harusnya yang menampung," ucap Husami Hamidi di Pekanbaru, Selasa.

Politisi PPP Riau tersebut mengatakan, pemerataan biaya di seluruh sekolah baik SMA Negeri maupun swasta harus dilakukan dengan dana Bosda. Karena bagaimanapun, jumlah peserta didik setiap tahunnya meningkat, kuota PPDB tidak bisa dipaksakan di SMAN saja.

"Hari ini sekolah swasta itu kan mahal karena Bosda mereka tidak dapat, kedepannya kita memikirkan agar swasta dapat BOSDA, sehingga murid yang kelebihan kuota di SMA Negeri dapat masuk ke swasta, dan orang tua tidak perlu khawatir mengenai biaya"ujar Politisi asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Husaimi menilai, harus ada program khusus untuk menyelesaikan ketimpangan kualitas dan biaya pendidikan. Untuk anggaran pihaknya di komisi V DPRD Riau memperkirakan bisa dialokasikan dalam APBD setempat.

"Timpangnya kualitas maupun biaya pendidikan antara negeri dan swasta. Di swasta daftar saja bisa puluhan juta, spp bisa ratusan ribu. Bagaimana ini bisa dorong agar swasta kita bina, jangan ditinggalkan, bosda mereka dapat, gedung kita bantu fasilitasnya, sementara anggarannya itu bisa kita paksakan dibahas di APBD tahun berikutnya," ujarnya.

Sebagai informasi, penerapan sistem zonasi dikakukan untuk dapat memeratakan akses pendidikan, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama. Kehadiran zonasi mampu menghilangkan kasta sekolah unggul.

Namun begitu, meski sudah dilakukan pada tahun ketiga. Masih banyak orang tua murid yang merasa kecewa dengan sistem tersebut, khususnya orang tua yang anak mereka tidak keterima karena kuota zonasi sekolah penuh.

Baca juga: Ada 7 SMP negeri di Pekanbaru kekurangan murid 285 siswa, kok bisa?

Baca juga: Pekanbaru sediakan 44 zonasi SMPN bisa tampung 8.000 siswa