Rudenim Pekanbaru belum terima perintah perbolehkan anak imigran bersekolah di SD negeri

Pekanbaru (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menyatakan hingga saat ini belum menerima perintah untuk membolehkan anak-anak imigran bersekolah di Sekolah Dasar Negeri setempat.

"Sampai saat ini belum ada surat atau instruksi yang kami terima, kami masih menunggu," kata Kepala Rudenim Pekanbaru, Junior M Sigalingging, kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Junio menjelaskan sepengetahuan dirinya isu itu sudah ada sejak lama, namun masih pembicaraan ditingkat pusat. Ia juga mengaku sudah pernah mengkomunikasikan hal tersebut, namun sampai kini belum ada keputusan dan instruksi.

"Sebagai pengawas dan pelaksana di daerah kami hanya menunggu aturannya," tuturnya.

Selanjutnya sebut dia, sepanjang aturan belum ada maka para anak-anak imigram tidak boleh mendapatkan fasilitas pendidikan di luar penampungan karena itu melanggar, sebab mereka tidak miliki izin tinggal.

Namun demikian ditambahkan Junior, Rudenim akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Pekanbaru sebagai leading sektor imigran.

"Sejauh ini anak-anak hanya boleh mendapat pendidikan di lokasi penampungan, dengan mendatangkan guru, ke luar dari itu tidak boleh karena belum ada aturannya," imbuhnya menekankan.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru siap menampung sekitar 200 an anak-anak dari keluarga imigran yang mencari suaka politik ke wilayah setempat pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada.

"Kita akan mulai menempatkan anak-anak imigran itu pada tahun ajaran baru 2019/2020," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal kepada antara di Pekanbaru, Minggu.

Abdul Jamal menjelaskan kebijakan ini dilakukan atas perintah lewat Kemenkumham dan Kemendikbud. Dimana Pekanbaru yang menjadi lokasi penampungan dan singgahnya imigran memiliki anak-anak usia sekolah.

"Pekanbaru diminta berpartisipasi untuk memberikan tempat bagi anak-anak imigran yang berusia sekolah SD agar mendapat pendidikan," tuturnya.

Apalagi keberadaan mereka di Pekanbaru 6-7 an sambil menunggu negara suaka, maka jika mereka tidak bersekolah ini nanti bisa menjadi masalah sosial.

"Ini merupakan tindaklanjut pertemuan di Jogya dimana Pekanbaru menjadi lokasi penampungan imigran, selain Medan," katanya.

Jamal menyebutkan untuk semua biaya sekolah tentunya harus bayar dan itu ditanggung oleh Intenational Organization Migration (IOM). Ini adalah salah satu lembaga khusus imigran di PBB (UNHCR).

"Jadi, kita hanya menyalurkan atau memfasilitasi saja," ujarnya.

Jamal menambahkan tentunya syarat utama untuk anak-anak yang akan bersekolah wajib bisa berbahasa Indonesia. Selain akan ada pendampingan nantinya. Tujuannya agar anak-anak bisa berbaur dan mengikuti pelajaran. Adapun lokasi sekolah akan disesuaikan disekitar tempat penampungan.

"Sistemnya kita titip saja. Sekolah yang disasar tentulah yang muridnya kurang. Ada yang kita titip tiga orang di satu sekolah, atau bisa lebih. Sesuai dengan jumlah yang bisa di sekolah itu," ujarnya.

Diakui Jamal, banyak sisi positif dari rencana ini. Para anak-anak ini tentu tak lagi jadi anak tanpa pendidikan. Selain itu, mereka bisa perdalam bahasa Indonesia juga budaya kita. Sebaliknya, anak-anak SD negeri tersebut bisa pula belajar bahasa Inggris.

"Anak-anak imigran ini kan pintar berbahasa Inggris. Nah, anak-anak bisa pula belajar dan saling dapat keuntungan," pungkas Jamal.

Baca juga: Disdik Pekanbaru tampung 200 anak imigran bersekolah di SDN

Baca juga: 30 Ribu Anak Imigran Ditahan Amerika, Tes DNA Dilakukan Untuk Dipertemukan dengan Orangtuanya