BPLH Dumai Butuh Dana Beli Alat Deteksi

Dumai, 18/10 (ANTARA) - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Dumai, Riau, membutuhkan dana senilai Rp500 juta untuk membeli alat pendeteksi atau pengukur kwalitas udara yang sampai saat ini belum dimiliki.

Kepala Seksi (Kasi) Analisis Dampak Lingkungan BPLH Dumai, Emi Yuzar, Senin, mengatakan, sejauh ini pihaknya buta dalam mengetahui kwalitas udara di Kota Dumai karena tidak adanya alat deteksi kwalitas udara.

"Dumai merupakan kota industri berstaraf internasional. Dengan demikian, secara otomatis kwalitas udara di Dumai juga sangat rentan pencemaran. Ditambah lagi dengan kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap kemarau," katanya.

Untuk itu, sudah sepantasnya kota ini memiliki alat deteksi tersebut. Dengan tidak adanya alat tersebut, sambungnya, BPLH tidak dapat mengetahui tingkatan kwalitas udara yang sangat rentan terhadap kehidupan manusia disekitarnya.

"Kami jadi tidak tahu, saat ini kondisi suhu dan udara apakah patut diwaspadai atau tidak. Karena melihat sehat atau tidaknya suhu udara secara cepat dan akurat harus didukung dengan tegnologi canggih," katanya.

Dia mengatakan pihaknya sudah manyarankan, namun hingga saat ini belum disetujui baik itu oleh pemerintah provinsi maupun daerah.

Pada kesempatana terpisah, Kepala BPLH Dumai, Basri, menambahkan karena belum memiliki alat itulah maka BPLH Dumai tidak memiliki data kualitas mutu udara yang menyeluruh secara "real time".

"Hal ini karena Dumai masih belum memiliki alat pengukur mutu udara," katanya.

Selama ini evaluasi pemulihan kualitas udara dilakukan BPLH secara manual di beberapa wilayah Kota Dumai dengan "mobile unit" yang akan mengambil sampel udara untuk kemudian diteliti di laboratorium.

"Pengukurannya biasa dilakukan tujuh hari sebelum pelaksanaan dan setelah "Car Free Day" dilakukan. Setelah itu data diserahkan ke tingkat wilayah," ujarnya.

Basri juga mengaku tidak mengetahui kapan akan diturunkan anggaran untuk alat pengukur mutu udara tersebut.

"Kita sudah menyarankan, namun sampai saat ini masih belum ada dianggarkan," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Zainal Effendi, menjelaskan untuk saat ini anggaran dana baik itu daerah, provinsi, maupun pusat masih sangat minim.

Untuk itu, pemanfaatan atau pengalokasian dana harus secermat dan sehemat mungkin atau lebih mengutamakan yang terpenting.

"Hal demikian bukan berarti kita tidak peduli lingkungan, namun bagaiman dana tersebut dapat lebih bermanfaat secara langsung oleh masyarakat," katanya.

Sebagai contoh, di Kota Dumai masih banyak saluran air yang perlu diperbaiki agar tidak banjir, serta melengkapi kebutuhan pokok masyarakat seperti air bersih.

"Nah, ini saja belum selesai dan masih kekurangan anggaran. Namun jika nanti semua kebutuhan utama ini selesai, maka akan kita lanjutkan dengan pengadaan alat pengukur mutu kwalitas udara seperti yang disampaikan BPLH," kata Zainal.