Ada KPK, Pemkab Bengkalis pastikan bebas dari korupsi

Bengkalis (ANTARA) - Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengungkapkan Pemkab Bengkalis menyatakan siap dibimbing dan bersinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mewujudkan wilayah Negeri Junjungan bebaskorupsi.

“Bersama dengan perangkat daerah, langkah-langkah strategis bakal kami lakukan untuk memastikan Kabupaten Bengkalis bebas dari korupsi. Kami juga menyatakan siap dibimbing, dibina dan bersinergi bersama memberantas korupsi,” ujar Bagus Santoso saat mengikuti Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau sekaligus sosialisasi Indikator dan Sub Indokator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan SPI di Pekanbaru, Kamis.

Dikatakan Bagus Santoso, rakor ini merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komprehensif.

“Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien serta akuntabel dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut kami butuh masukan dan dukungan berbagai pihak tak terkecuali juga KPK juga BPKP,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Riau tahun 2023 berada pada posisi 91 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dari pada nasional sebesar 75 persen.

“Program pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan salah satu tools yang paling efektif untuk mencegah tindakan yang berpotensi dan dikategorikan sebagai korupsi, yang disertai komitmen kepala daerah bersama KPK untuk menata dan membenahi agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” kata PjGubri.

Lanjut SF Hariyanto, melalui rakor ini dapat menyatukan segala rumusan atas berbagai permasalahan yang yang terjadi dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau.

“Semoga sinergi yang baik ini terus terjalin demi menciptakan good govermance yang kita idamkan bersama,” ucapnya.