Pekanbaru, 5/10 (ANTARA) - Pemegang saham perusahaan Riau Airlines (RAL) dari pemerintah daerah kemungkinan besar akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa untuk mengatasi masalah kekurangan dana.
Kekurangan dana itulah yang mengakibatkan perusahaan itu digugat ke pengadilan karena menunggak sewa pesawat.
"Segera ada rapat pemegang saham seperti gubernur dan bupati dari kabupaten/kota, RUPS Luar Biasa kalau diperlukan," kata Komisaris Utama RAL Wan Syamsir Yus, di Pekanbaru, Selasa.
Wan Syamsir yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau itu mengataan, keberadaan RAL harus didukung oleh seluruh pemegang saham. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu segera ada suntikan modal untuk operasional dan membayar utang.
"Modalnya kan cekak, jadi paling tidak butuh suntikan modal minimal Rp100 miliar," katanya.
Meski begitu, ia membantah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2002 itu terancam gulung tikar atau bangkrut akibat kekurangan dana. Ia mengatakan segala permasalahan RAL kini telah diatur dan dalam beberapa hari kedepan akan mulai normal melayani konsumennya.
"Yang mau gulung tikarnya siapa," kata Wan Syamsir sambil berkelakar.
Sebelumnya, AeroCentury Corporation menggugat RAL sehubungan dengan gagalnya perundingan terkait dengan restrukturisasi pembayaran kewajiban sewa dua pesawat jenis Fokker 50.Gugatan tersebut sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.417/ PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
Dalam gugatannya, AeroCentury menuntut agar perusahaan penerbangan yang mayoritas dimiliki Pemprov Riau itu untuk melunasi biaya sewa dasar dan deposit perawatan yang nilainya sekitar 755.180 dolar AS dan 729.740 dolar AS yang nunggak sejak Agustus 2009. Jumlah itu belum termasuk bunga per 2 September 2010 yang besarnya 39.713 dolar AS.
Sebabnya, pihak penggugat menuding RAL telah ingkar janji (wanprestasi) dalam memenuhi komitmen restrukturisasi pembayaran kewajiban sewa. Bahkan, perusahaan itu menuding RAL telah lalai meski skema restrukturisasi pembayaran dahulu diajukan sendiri oleh maskapai penerbangan tersebut.
Selain itu, penggugat juga memohon agar pengadilan menetapkan sita jaminan tas kedua unit pesawat yang menjadi obyek gugatan guna ymencegah terjadinya kendala dalam pengembalian objek sewa.
