Debat Capres Penting Bagi Generasi "milenial" yang Belum Tentukan Pilihan

Pekanbaru (Antaranews Riau) - Pengamat politik dan hukum dari Universitas Riau, DR. Erdianto mengatakan kualitas debat calon presiden sangat menentukan bagi generasi "milenial" apalagi yang saat ini diyakini mereka belum punya pilihan (swing voters) untuk Pemilihan Presiden 2019.

"Sebab kalau orang awam diyakini sudah punya pilihan, namun bagi kaum milenial masih dalam waktu menentukan siapa yang akan mereka pilih nanti sebagai Capres," kata Erdianto di Pekanbaru, Kamis.

Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran generasi milenial dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Karakteristik milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital.

Baca juga: Ini Kata Agnez Mo Soal Generasi Milenial yang Dibantu Kemudahan

Menurut Erdianto, para Capres untuk meraih dukungan suara, maka calon harus mempersiapkan sebaik-baiknya visi dan misi dengan dukungan data termasuk kemampuan mengelola nada bicara, pemilihan kata dan stabilitas emosi.

Ia mengatakan, meski mungkin bagi awam visi dan misi dan isi debat tidak penting, akan tetapi bagi masyarakat milenial debat cukup penting, terutama untuk mengetahui kualitas Capres, dengan rencana menangani persoalan dan termasuk bidang hukum.

"Di bidang hukum memang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi masyarakat hukum tetap ingin melihat bagaimana politik hukum Capres terhadap isu hubungan agama dengan negara, isu pemberantasan korupsi, politik hukum dan kebijakan legislasi dalam bidang HAM," katanya.

Baca juga: Perkembangan Generasi Milenial Dalam Pencarian Produk Menggunakan Teknologi

Selain itu, katanya, masyarakat juga ingin melihat bagaimana politik hukum Capres terhadao isu terorisme, narkotika, separatism, lingkungan hidup, pembenahan lembaga pemasyarakatan, reformasi KUHP, KUHAP, program landreform, serta kebijkan hukum bisnis.

Agenda lainnya yang bajal menjadi penilaian juga terkait penegakan hukum tipikor, lingkungan, narkotika dan kebijakan segera mengesahkan KUHP dan KUHAP baru.

"Oleh karena itu yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU, adalah mengimbau masyarakat untuk menyaksikan debat Capres guna mengetahui bagaimana kualitas calon yang akan dipilihnya," katanya.

Namun demikian, banyak kalangan masyarakat juga berharap pada KPU harus tetap menjaga netralitas dan integritasnya, sedangkan Bawaslu harus berani menindak pihak-pihak yang ingin menggagalkan proses debat dan Pilpres secara keseluruhan, karena banyak indikasi adanya upaya-upaya sistematis, yang bukan hanya ingin melemahkan masing-masing pasangan calon, tapi juga mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.

Baca juga: Jusuf Kalla Nilai KPU kurang tepat tetapkan kebijakan debat Pilpres