Bengkalis.(Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Provinsi Riau akan tetap mempekerjakan sebanyak 5.000 tenaga honorer walaupun saat ini terjadi defisit keuangan daerah.
"Sejauh ini belum ada pemikiran untuk merumahkan atau memberhentikan 5.000 tenaga honorer. Bahkan belum ada rencana untuk memotong honorarium mereka, walaupun terjadi defisit keuangan daerah sekitar Rp1,4 triliun," ujar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Bengkalis, Sabtu.
Ia mengatakan, langkah lain yang akan ditempuh untuk merasionalisasi terhadap anggaran yang defisit dengan memangkas sejumlah kegiatan di seluruh organiasi pemerintahan daerah (OPD) yang tidak dianggap penting.
"Kegiatan yang tidak penting harus di pangkas, dan juga terhadap kegiatan fisik yang sebelumnya sudah direncanakan tentu akan dikurangi, mengingat anggaran defisit yang terjadi saat ini cukup besar," kata Bupati.
Ditegaskannyam, akibat defisit keuangan dan untuk menyelamatkan APBD, memang ada daerah di Provinsi Riau yang sudah mengambil langkah dengan cara merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer.
"Sementara daerah lain menempuh cara yang dengan memebrhntikan dan ada juga menyusutkan honorarium yang diberikan sebesar antara sepertiga sampai seperempat besaran yang diterima sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya Rp1,5 juta per bulan, dirasionalisasi menjadi Rp375 perbulan," ujar Bupati.
Dikatakan oleh mantan Kades Muara Basung ini, APBD Kabupaten Bengkalis 2018 yang disahkan sebesar Rp3,6 triliun, defisit angaran sebesar Rp1,4 Tiliun. Diperkirakan terealisasi hanya Rp2,2 triliun atau 61,11 persen.
"Sisanya, dari Rp2,2 triliun tersebut, sekitar Rp1,4 triliun atau 63,64 persen bakal terserap untuk belanja pegawai. Dengan kata lain, dana yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan kurang lebih Rp800 miliar.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan mendukung langkah dari Pemkab Bengkalis untuk tidak merumahkan terhadap ribuan tenaga honorer yang ada saat ini, dan berharap masyarakat memahami atas kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini.
"Jangan lagi menyamakan kondisi saat ini dengan 10 tahun yang lalu dimana keuangan daerah saat itu "berlimpah ruah", seperti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan yang sangat besar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah," pesannya.
Ditambahkannya, legislatif dan eksekutif dalam waktu dekat akan kembali melakukan rapat bersama membahas rasionaliasi anggaran tersebut, tentunya dalam rasionalisasi nanti akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga terhadap honorer.
Berita Lainnya
DPRD Riau khawatir BUMD ini tak capai target, picu defisit anggaran
12 June 2023 20:07 WIB
Ditinggal Bupati Adil, Meranti defisit ratusan miliar, Sekda : Tunda program tak penting
08 May 2023 15:35 WIB
Sri Mulyani: Realisasi defisit APBN 2021 menurun jadi 4,65 persen
03 January 2022 19:38 WIB
Sri Mulyani sebut defisit anggaran hingga Agustus 2020 capai 3,05 persen
22 September 2020 13:38 WIB
Antisipasi defisit anggaran karena dana tranfer pusat tak cair, ini desakan DPRD Riau
27 April 2020 20:10 WIB
Kemenkeu: Harga minyak dunia yang terus turun sebabkan defisit anggaran capai Rp12,2 triliun
22 April 2020 9:28 WIB
Pemprov Riau Terapkan Kebijakan Antisipasi Defisit Anggaran
05 November 2018 20:40 WIB
Gubernur: Evaluasi Anggaran Atasi Defisit Rp1 Triliun
28 August 2018 3:15 WIB