Pekanbaru, (Antarariau.com) - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendorong Badan Usaha Milik Negara yakni Pertamina mengambil alih pengelolaan Blok Rokan yang berlokasi di Riau dari Chevron setelah kontraknya habis 2021.
"Terhadap blok terminasi yang sudah selesai seperti Blok Mahakam, kedepan Blok Rokan agar diambil alih pengelolaannya oleh Pertamina guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia " kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Noviandri pada acara seminar nasional kedaulatan energi di Pekanbaru, Rabu.
Acara seminar bertema "Blok Rokan sebagai bagian strategis untuk kedaulatan energi Migas" dihadiri oleh pengamat migas Marwan Batubara, Presiden KSPMI Faisai Yusra, Kepala Dinas ESDM Riau, Pertamina, OKP, LSM, BEM UR, tokoh masyarakat dan sebagainya.
Dalam seminar ini FSPPB mencoba mengedukasi semua pihak bagaimana pentingnya menjaga ketahanan energi kedepan yang kini kondisinya masih diangka 15 persen dan sangat rentan.
Noviandri menjelaskan dengan kondisi ketahanan energi Indonesia yang rawan ini maka sudah saatnya blok-blok pengelolaan yang selama ini dikuasai asing dan memasuki terminasi harus diambil alih dan diserahkan kepada Pertamina selaku BUMN.
Dikatakannya hal ini juga diperkuat oleh Permen no 5 tahun 2015 dimana isinya harus dikelola oleh perusahaan nasional yaitu Pertamina.
"Karena manfaatnya akan lebih besar apabila sumberdaya alam migas ini dikelola oleh anak bangsa," tutur dia.
Untuk itu sambung dia FSPPB akan terus mendorong membangun kesepahaman dan komitmen bagaiman blok yang akan terminasi bisa dialihkan pengelolaannya kepada BUMN. Seperti yang sudah dakukan sebelum-sebelumnya terhadap Blom Mahakam dan sebagainya.
Sebab menurut dia ini bukan semata keinginan Pertamina, akan tetapi semua elemen serta pihak, pemerintah daerah, legislatif, tokoh dan sebagainya.
"Ini memang pertama dilaksanakan, dan akan terus begulir, harus dimulai dan dicetuskan di Riau karena Blok Rokan dua lapangannya ada di sini, jadi semua kita harus perjuangkan ini sampai ke Jakarta," tegasnya.
Terkait SDM ia yakin tidak ada yang perlu diragukan Pertamina dan bangsa ini punya kemampuan, Ia bahkan optimis mampu meraih ini, karena sudah dibuktikan dengan yang punya resiko tinggi saja seperti Blok Mahakam Pertamina mampu menjalankan, apalagi ini Blok Rokan justru tidak sebesar resiko Mahakam.
"Ini Blok Rokan adalah blok yang matang, " tuntasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies ( IRESS) Marwan Batubara menyatakan seminar yang memberikan pemahaman tentang ketahanan energi nasional seperti ini harus sering dilakukan agar memberikan kesadaran dan pemahaman kepada semua pihak betapa pentingnya kedaulatan energi.
Karena itu Indonesia harus punya BUMN yang berdaulat, agar jangan mahasiswa salah mendemo tidak mengorbankan BUMN jika ada kebijakan pemerintah yang salah.
"Kita mengharapkan paling tidak ketahanan energi kita itu meningkat diangka 50 persen, sehingga memberikan keyakin kita terhadap ancaman negara lain serta Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan energi untuk masyarakat, " ujarnya.
Kita juga perlu membesarkan BUMN karena kalau mereka besar maka ketahanan energi semakin kuat terhadap semua akses.
"Makanya tidak ada alasan Blok Rokan diperpanjang, diambil alih saja oleh Pemerintah soalnya kita sudah punya kemampuan terbukti Blok Mahakam," tambahnya.
Lagi pula imbuhnya kalau asing dapat untung pasti dibawa pulang ke negaranya, kalau BUMN masuk ke pendapatan negara, pajak serta deviden juga diterima masyarakat.
Sebelumnya diberitakan delapan blok migas terminasi atau yang habis masa kontraknya akan diserahkan pemerintah ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Empat di antaranya akan dikelola bersama mitra.
Direktur Utama PHE Gunung Sardjono Hadi menyampaikan pihaknya meminta waktu ke Kementerian ESDM untuk memastikan kembali soal aturan Participating Interest (PI) antara Pertamina dan mitranya di blok migas tersebut.
Anak usaha PT Pertamina (Persero) itu masih menunggu kejelasan pemerintah soal hak kelola blok tersebut.
"Jadi Pertamina Persero sudah minta waktu. Arahan dari Pertamina, kita sudah minta waktu ke ESDM untuk melihat kembali untuk review terkait pembelian PI," katanya di Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).
Kontrak Chevron Habis 2021, Pertamina Didorong Kelola Blok Rokan
