Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson meminta Pemprov Riau memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pencegahan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dialokasikan dari APBD 2018 senilai Rp13 miliar.
"Dari Rp13 miliar itu, pencegahan lebih banyak. Pembinaan diutamakan karena kita fokuskan agar pencegahan optimal, sosialisasi dengan melibatkan perangkat desa di titik rawan Karhutla," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson di Pekanbaru, Selasa.
Dia menambahkan, selain program pembinaan, juga dikucurkan anggaran untuk pengadaan alat-alat pemadaman, pembuatan plank di titik rawan bencana, kemudian pembangunan embung air di areal gambut, Kabupaten Pelalawan, dengan anggaran Rp1,7 miliar.
"Ada pembuatan kolam berukuran 17 meter dengan kedalaman enam meter, dianggarakan hampir Rp1,7 miliar, permanen disemen, jaraknya tidak jauh dari perkampungan penduduk di Pelalawan. Tahun lalu itu, di Duri daerah pinggir karena minyak kan disana. Sejauh ini efektif penggunaannya," papar Politisi Demokrat Riau tersebut.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memantau dan memberikan informasi apabila timbul titik api di wilayah mereka. Kawasan rawan karhutla yang dimaksud diantaranya Duri, Dumai, Meranti diutamakan termasuk sebagian Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi.
"Kalau dihitung horizontal gak banyak titik apinya, namun bencana ini terjadi jika terjadi gesekan kemudian menjalar, kalau titik yang rawan tersebut dijaga ketat. Saya rasa pencegahan akan sangat efektif," paparnya.
Aherson menilai langkah yang dilakukan Pemprov Riau untuk segera menetapkan status siaga karhutla sangat tepat, dengan begitu Satuan Petugas Karhutla akan segera bekerja. Ia meminta pusat segera menambah bantuan helikopter untuk penanganan Karhutla.
"Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau sudah meminta armada penerbangan tambahan untuk operasional disini, mereka sudah surati pusat," paparnya.
Sementara, status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau selama tiga bulan ke depan, karena terjadi eskalasi kebakaran khususnya di lahan gambut.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Kota Pekanbaru, Senin (19/2), dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur TNI-Polri, DPRD Riau, BIN Daerah Riau, BMKG dan perwakilan perusahaan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dan Karhutla yang sangat signifikan. Sejak Januari, luas kebakaran lahan diperkirakan mencapai 549 hektare (ha) dengan 59 titik hotspot.
Lokasi kebakaran terluas berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni mencapai 211,5 ha dan Indragiri Hulu mencapai 121,5 ha.***2*
Pencegahan Karlahut Dianggarkan Pemprov Riau Rp13 Miliar, DPRD: Maksimalkan!!
