Pekanbaru, (Antarariau.com) - Penduduk Provinsi Riau yang sudah terintegrasi menjadi peserta JKN-KIS sampai periode November 2017 mencapai 2.525.408 jiwa atau baru 62,33 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk daerah itu sebanyak 5.958.558 jiwa.
"Pencapaian kepesertaan penduduk Riau sebesar 62,33 persen itu masih tercatat di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72 persen masih ada sebanyak 3.433.150 lagi yang harus dituntaskan BPJS Kesehatan hingga Desember 2018," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Siswandi di Pekanbaru, Selasa.
Menurut Siswandi yang didampingi Asisten Departemen Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Sumbagteng Andi Ashar, jika dihitung dari total penduduk Riau yang belum terintegrasi tercatat sebanyak 3.433.150 lagi yang harus dituntaskan BPJS Kesehatan hingga Desember 2018, rata-rata jumlah penduduk yang harus dituntaskan kepesertaannya adalah sebanyak 286.095 jiwa lagi setiap bulan.
Ia mengatakan, tahun 2018 menjadi tugas berat bagi kedeputian BPJS Kesehatan Sumbagteng khususnya Riau sehingga bantuan semua pihak diperlukan untuk mempercepat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan menyeluruh itu tahun 2019.
"Karena itu Kedeputian Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, kini terus mendorong Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD-Perubahan(APBD-P) 2018 guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019," katanya.
Dalam hal ini, katanya, kita fokus pada pengalokasian anggaran APBD-P untuk membantu peserta JKN-KIS yang dibiayai APBD dan APBN melalui program Jamkesmas dan Jamkesda itu.
Pada periode sampai November 2017 tercatat piutang iuran BPJS Kesehatan berasal dari masyarakat yang tidak mampu mencapai 15 persen. Artinya ini menjadi isu utama dari sisi elektabilitas pembiayaan.
"Karena itu, kita terus mendesak kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing sebagai bentuk kewajiban mereka atas program negara yang ditetapkan melalui UU itu dan kepala daerah harus memberikan dukungan penuh," katanya.
Andi Ashari menyebutkan, BPJS Kesehatan menargetkan iuran terkumpul di wilayah Riau sebesar Rp1,2 triliun, namun pendapatan iuran yang diterima baru Rp986 miliar sampai November 2017.
Sedangkan penerimaan iuran hanya Rp842 miliar atau baru 82 persen terkait masih karena adanya piutang dari peserta mandiri sebesar 48,62 persen yang seharus kami terima.
Ia merinci perolehan pendapatan iuran dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seharusnya sebesar Rp116 miliar, namum terealisasi baru 89,74 persen atau mencapai Rp104 miliar lebih. Artinya masih ada hutang dari pemda yang harus ditagih BPJS Kesehatan sebesar 11 persen lagi. ***4***
Peserta BPJS Kesehatan Riau di bawah Rata-Rata Nasional, Ini Angkanya
