Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meresmikan "Pojok Pengawasan Partisipatif" Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau guna mengintensifkan pengawasan menjelang tahun politik.
"Siapa pun bisa mengakses, termasuk wartawan," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar saat berkunjung ke Pekanbaru, Kamis.
Menurut Frizt Edwar Siregar peluncuran pojok pengawasan diadakan guna memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
Ia menjelaskan peresmian pojok pengawasan ini dilakukan menjelang tahun politik, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 (legislatif dan presiden).
"Pojok Pengawasan diadakan guna memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu," tuturnya.
Disebutkan dia Bawaslu juga berharap pojok pengawasan ini tidak hanya ada di pusat, tetapi di berbagai lokasi yang mudah diakses publik di setiap daerah.
"Di 34 provinsi sudah kami instruksikan juga. Nanti di tempat publik yang mudah diakses, seperti di mal akan kami buat pojok pengawasan," ucapnya.
"Mudah-mudahan pojok pengawasan ini menjadi perubahan bagi Bawaslu periode kami. Selain itu, Bawaslu tengah memindahkan data-data manual ke dalam format digital," imbuhnya menambahkan.
Data itu merupakan catatan-catatan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilu, baik pelanggaran administrasi, pengawasan mengenai pelanggaran pidana, dan penanganan sengketa.
"Ini dalam rangka bagaimana publik dapat mendapatkan akses seluas-luasnya apa yang dilakukan Bawaslu," ujarnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Riau Neil Antarika mengatakan, pojok pengawasan juga menyediakan data yang merupakan catatan-catatan Bawaslu mengenai pengawasan Pemilu, pelanggaran administrasi, pengawasan mengenai pelanggaran pidana dan penanganan sengketa.
Pojok pengawasan diharapkan memudahkan kinerja pengawasan karena pengawasan Pemilu pada tahun Pemilu cukup berat yaitu selain mengawasi pelaksanaan Pilkada 2018, Bawaslu juga mempersiapkan pengawasan Pemilu 2019.
"Kami dihadapkan pada Pilkada serentak ketiga di 171 daerah. Ada 11 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada. Sementara kami juga harus menyiapkan pengawasan Pemilu Serentak 2019. Khususnya di Riau, ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir," pungkasnya.
