Pekanbaru (Antarariau.com) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Riau memberikan apresiasi terhadap upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah terhadap delapan taksi uber di wilayah Pekanbaru.
"Keberadaan mereka itu, telah langgar aturan. Kami inginkan tidak cuma penertiban, tapi menutup layanan aplikasi taksi berbasis internet ini," tegas Ketua Organda Riau, Muhammad Nasir di Pekanbaru, Kamis.
Dampak beroperasinya moda transportasi baru tersebut, menurutnya, telah mengorbankan keberadaan empat perusahaan taksi karena selama ini melayani warga di wilayah Pekanbaru dan sekitar.
Satuan tugas gabungan terdiri dari unsur Dinas Perhubungan (Dishub), jajaran kepolisian di Kota Pekanbaru dinilai lebih efektif dalam menghindari terjadinya benturan sejak beroperasi taksi uber awal bulan lalu.
Berdasarkan Undang-undang No.22/2009 dan Permenhub No.26/2017 tentang taksi online menyebut, seluruh angkutan mesti berbadan hukum dan perizinannya diatur.
"Sebelum terjadi benturan di lapangan antara sesama pengemudi, lebih baik pemerintah daerah terutama Pemko (Pemerintah Pota) Pekanbaru lakukan tindakan tegas," terangnya.
Ketua Organda Kota Pekanbaru, Saipul Alam telah memberi ancaman kepada Dishub dan pihak kepolian setempat untuk melakukan penindakan tegas terhadap keberadaan taksi uber.
"Jangan dibiarkan mereka beroperasi. Kami minta, ditindak tegas. Jangan sampai anggota kami yang menertibkan karena bisa timbulkan keributan," terangnya.
Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalulintas Dishub Kota Pekanbaru, Syaibul Alades pekan ini mengatakan, kembali mengamankan dua taksi uber sebagai tindakan penertiban.
"Dua unit mobil uber tersebut kedapatan beroperasi dengan jenis MPV dan Citycar," ucap dia.
"Si pemilik kendaraan, harus menunggu selama 21 hari. Atau hingga waktu disidangkan di pengadilan nanti. Kesalahan mereka, karena beroperasi tanpa izin," tegas Syabilul.
Organda Riau Dukung Penertiban Taksi Daring Di Pekanbaru
