Petani Sawit Riau Tolak Kenaikan Harga Pupuk

Pekanbaru, (ANTARA) - Petani sawit di Provinsi Riau menolak rencana pemerintah yang akan menaikan harga pupuk pada April mendatang. "Harga pupuk tidak naik saja sudah bikin petani kesulitan. Sementara pupuk subsidi yang sudah berjalan, juga tidak jelas," kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Ardiman Daulay di Pekanbaru, Senin. Ardiman mengatakan hal tersebut terkait wacana kenaikan harga pupuk sekitar 12 hingga 20 persen yang rencananya dilakukan pemerintah pada bulan April 2010. Menurut dia, menaikan harga pupuk dikhawatrikan menyulitkan petani sawit lokal karena harga sawit cenderung fluktuatif bahkan sempat turun dalam dua bulan terakhir. Ia mengatakan kebijakan tersebut akan mengancam sektor perkebunan di Riau apabila dilakukan pemerintah tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. "Kebijakan itu akan memberatkan petani swadaya mandiri, yang bakal gulung tikar," ujarnya. Sebabnya, lanjut Ardiman, harga pupuk kini sudah melambung hingga 15 % persatuan kilogramnya. Selain itu, ia juga menilai sistem pendistribusian pupuk bersubsidi yang besarannya sangat kecil untuk petani kelapa sawit, masih lemah sehingga harganya hingga ke tangan petani bisa melambung tinggi. Untuk pupuk urea, ujarnya mencontohkan, dari harga subsidi sekitar Rp65 ribu-Rp70 ribu per karung isi 50 kilogram (Kg) namun petani membelinya pada kisaran Rp100 ribu hingga Rp125 ribu per karung. Sedangkan, pupuk NPK harga jualnya di kisaran harga Rp150 ribu hingga Rp225 ribu per karung. "Petani harus mengeluarkan sekitar Rp25 juta untuk pupuk setahun per dua hektar. Petani pada akhirnya tidak dapat apa apa. Karennya, kita menolak kenaikan harga pupuk yang bakal dinaikkan pada April mendatang," katanya. Kepala Bidang Pengolahan dan Penjualan Hasi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC Ernaputra, mengatakan kenaikan harga pupuk dikhawatirkan akan membuat banyak petani swadaya tidak sanggup lagi membeli pupuk. Akibatnya, lanjut Ferry, makin banyak perkebunan sawit di Riau tidak dikelola dengan baik dan berkualitas buruk. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Riau, sedikitnya ada 400 ribu hektar kebun kelapa sawit yang dikelola swadaya oleh warga dari total luasa 1,7 juta hektar di Riau, berkualitas buruk karena tidak mendapat perawatan yang sesuai standar. "Dampak lainnya kenaikan pupuk adalam makin banyaknya penyelewengan pupuk bersubsidi yang diterima petani tanaman pangan ke petani kelapa sawit. Hal ini akan merugikan semua pihak," ujarnya. "Kebijakan kenaikan harga pupuk ini hendaknya diikuti oleh kebijakan lain yang menyelamatkan petani sawit swadaya di daerah," lanjut Ferry.