Pekanbaru (Antarariau.com) - Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah Provinsi Riau berserta 12 kabupaten/kota di wilayah setempat menandatangani kesepakatan untuk membuat pemetaan data kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah per periode.
"Tujuannya untuk mendorong Ketua TPID setiap kabupaten/kota komit membuat laporan kebijakan yang terkait pengendalian inflasi didaerahnya masing-masing," kata Kepala BI Kantor Wilayah Provinsi Riau Ismet Inono, di Pekanbaru, Senin.
Ismet menjelaskan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, semua TPID harus punya program yang jelas, terukur dan ada capaiannya. Semua itu terbukti dari laporan yang rutin.
"Acuannya setiap periode satu semester TPID kabupaten/kota harus menyampaikan laporan ke Provinsi," kata Ismet.
Namun sejauh ini terang dia pada kenyataannya dari 12 kabupaten yang ada di Riau hanya tiga wilayah saja yakni Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan yang TPIDnya membuat laporan rutin.
Karena cuma mereka yang masuk kepada wilayah Survei Biaya Hidup (SBH). Sisanya sembilan lagi tidak menghitung.
"Saat ini sembilah kabupaten/kota yang tidak terdaftar pada wilayah SBH tersebut jarang bahkan tidak membuat laporan rutin tentang kegiatan TPIDnya," kata Ismet yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPID Riau tersebut.
Kendalanya ada beragam sambung dia, karena didaerah sering terjadi gonta-ganti kepala TPID. Kurangnya koordinasi dan sebagainya.
Maka dari itu Ismet menambahkan dengan diadakannya pertemuan kali ini merupakan upaya untuk mendorong TPID setiap daerah aktif sekaligus berkomitmen untuk bersama-sama membuat pemetaan data kebijakan pengendalian harga di wilayah masing-masing.
Sehingga Ketika ada kendala dan permasalahan yang sifatnya memerlukan kebijakan pusat maka akan dibantu provinsi untuk percepatannya.
"Penandatangan pembuatan "roadmap" yang kami lakukan kali ini disaksikan Gubernur Riau bersama 12 kepala daerah kabupaten/kota," tegasnya.
Tujuannya kata dia menambahkan komitment ini agar diteruskan didaerah sesuai permasalah yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga akan tercipta laporan berkala yang disampaikan ke Provinsi.
"Selanjutnya provinsi akan melakukan penilaian, baru diteruskan ke pusat," katanya lagi.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ditempat yang sama menyambut baik penandatangan kersajama "roadmap" ini karena akan bisa diharapkan sebagai upaya untuk menekan inflasi. Terutama untuk mengurangi biaya tinggi yang timbul dari sistem distribusi barang kebutuhan pokok tersebut.
Dengan membangun infrastruktur pendukung bukan saja jalan tetapi tata niaga dan pabrik/ mesin pengolahan.
Misalkan ia mencontohkn beras yang merupakan salah satu penyebab inflasi, bagaimana padi yang dipanen di Riau itu diolah disini lalu berasnya bisa dijual di sini juga.
"Sementara kenyataannya ada padi dari sini dijual keluar setelah jadi beras balik lagi ke Riau akhirnya mahal," tegasnya.
Maka dari itu sebut Andi sapaan awak mrdia, perlu ada pembangunan infrastruktur pendukung dan sarana pengolahan serta perbaikan tata niaga beras.
Karena itu ia menambahkan rapat TPID ini dengan kelanjutan penandatangan "roadmap" sangat baik dan perlu didukung semua daerah di Riau.
"Karena dengan demikian kita bisa tahu langkah yang akan dijalankan dengan batas waktu sehingga inflasi daerah bisa lebih ditekan dibawah nasional. Bupati harus bekerja keras," tegasnya menambahkan.
BI Riau Tanda Tangani Kesepakatan Dengan 12 Kabupaten/Kota Terkait TPID
