Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pembahasan sinkronisasi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang akan diubah pada tahun berjalan 2016 ini secara internal, sebelum diajukan ke DPRD provinsi setempat.
"Persiapan pembahasan APBD perlu sinkronisasi melihat berapa yang tidak bisa dikerjakan. Kira-kira pada APBD 2016 ini sisanya dan dimasukkan ke APBD-P untuk apa anggarannya," kata Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Selasa.
Menurutnya saat ini berada pada tahap Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pertemuan dengan Kepala bidang Perencanaan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk membahas secara detil. Pembahasan tenaga honor juga dibicarakan agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Andi Rachman itu belum bisa memberikan besaran angka APBDP tersebut. Begitu juga terkait berapa serapan anggaran hingga saat ini belum bisa dikemukakannya.
"Belum, kasarnya nanti lah," ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Asisten II Setdaprov Riau Masperi membeberkan seluruh kegiatan APBD murni yang tidak dapat dijalankan. Berdasarkan data tersebut terdapat anggaran sebesar Rp1,1 triliun terbentur regulasi kewenangan.
"Setelah dihimpun diketahui sebesar Rp1,1 triliun anggaran yang tidak bisa dijalankan dalam APBD murni," terangnya.
Dijelaskannya, anggaran tersebut tersebar pada 12 SKPD di lingkup Pemprov Riau. Terbesar terdapat pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebesar Rp485 miliar.
"Dari 12 SKPD tersebut, terbesar di Dinas Cipta Karya dan selebihnya pada 11 SKPD di provinsi Riau," terang Masperi.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang tidak dapat dijalankan tersebut akan dimasukan dalam APBD- Perubahan mendatang.
Oleh: Diana Syafni
Gubri: Pemprov Akan Lakukan Pembahasan Sinkronisasi dan Rasionalisasi APBD
