Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan untuk bisa mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah selatan Provinsi Riau yang diperkirakan mencapai Rp172 triliun.
"Perhitungan yang telah dilakukan oleh PT Pelindo, yang menggunakan konsultan dari Eropa, bahwa di sana ada potensi produksi Rp172 triliun. Misalnya itu berasal dari hasil perkebunan seperti karet, kelapa sawit dan kelapa. Belum lagi minyak dan gas, dan batu bara. Potensi ini kalau bisa ditarik ke (Pelabuhan) Kuala Enok, supaya tidak lari lagi ke sungai-sungai lewat pelabuhan tak resmi," kata Arsyadjuliandi (Andi) Rachman kepada Antara di Pekanbaru, Minggu.
Pemprov Riau pada awal bulan Juni lalu telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) untuk bersama membangun Pelabuhan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pemprov Riau "ngotot" untuk membantun pelabuhan itu sebagai solusi masalah kepadatan di Dermaga Pelindo Dumai, yang banyak dikeluhkan seperti keterbatasan lahan dan biaya yang tinggi bagi pelaku usaha akibat "demurrage", atau pengenaan biaya tambahan dari perusahaan pelayaran atau agen pelayaran terhadap penambahan waktu pemakaian atau pengunaan kontainer.
Andi Rachman mengatakan kesepakatan itu terus ditindaklanjuti dengan penentuan sisi bisnis dan kerjasama yang bisa dilakukan kedua pihak. Menurut dia, Pemprov Riau memutuskan untuk menggandeng tiga pemerintah daerah untuk pendanaan proyek ini, yakni Pemerintah Kabupaten Inhil, Indragiri Hulu (Inhu) dan Kuantan Singingi (Kuansing). Keempatnya akan berinvestasi dengan penyertaan modal melalui perusahaan daerah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
"PT PIR diharapkan membuat sebuah anak usaha baru yang pemegang sahamnya dari pemerintah provinsi, Inhu, Inhil dan Kuansing, dan Pelindo nanti sekaligus paralel untuk bicarakan peluang bisnisnya. Kalau bersama lebih bagus," katanya.
Entitas bisnis baru itu nantinya akan berinvestasi untuk sarana pembangunan kawasan Pelabuhan Kuala Enok yang luasnya mencapai 20 hektare. Infrastruktur yang akan dibangun diantaranya adalah instalasi air bersih, tangki timbun untuk minyak sawit mentah (CPO), dan pembangkit listrik. Sementara itu, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa pembangunan jalan dari lintas timur Sumatera ke pelabuhan dari dana APBN.
Ia berharap rencana ini bisa cepat direalisasikan dan paralel dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang ingin daerah membangun dari potensi poros maritim. Ia mengatakan Pelabuhan Kuala Enok sebenarnya sudah lama mendapat bantuan pelabuhan jetty sejak 1996, namun lebih banyak "mangkrak" karena tidak minim infratruktur pendukung.
GM Pelindo Cabang Tembilahan, Mulyono, mengatakan nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Kuala Enok mencapai Rp600 miliar. Kebutuhan dana itu sebagian sudah ditanggung pemerintah pusat lewat APBN, dan selebihnya akan berasal dari kerjasama PT Pelindo I dengan pemerintah daerah.
"Investasi jalan mencapai Rp300 miliar itu dari pemerintah pusat, dan sarana untuk pembangunan tangki timbun, pemipaan, lapangan penumpukan dan air bersih butuh sekitar Rp300 miliar juga," katanya.
Ia mengatakan PT Pelindo I sejauh ini baru menganggarkan dana Rp5 miliar untuk penimbunan lahan kawasan Pelabuhan Kuala Enok seluas 20 hektare. Pelindo mengaku optimis Pelabuhan Kuala Enok sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi kawasan, Sumatera, tidak hanya di Riau sendiri.
"Bahkan, potensi dari Provinsi Jambi juga bisa melalui pelabuhan ini," katanya.
