Nella Marni
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 menyampaikan hasil kerjanya selama dua bulan ini, serta memberikan beberapa rekomendasi umum dan khusus.
"Setelah kami mempelajari dan telaah LKPJ Tahun Anggaran 2015 ini, kami memberikan beberapa rekomendasi umum dan khusus untuk sebagai bahan pertimbangan oleh kepala daerah kedepannya," ujar anggota Pansus sekaligus penyampai laporan, Yulisman, dalam rapat paripurna, di Pekanbaru, Kamis.
Katanya, berdasarkan telaah tim Pansus LKPJ Anggaran 2015, secara substantif menilai masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat digambarkan dari terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
"Hal tersebut setelah kami pelajari, dan melihat dengan tinjauan lapangan. Serta pengecekan silang pada Satuan Kesatuan Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan beberapa proses, kemudian disusun berdasarkan beberapa sistimatika," ungkapnya sebelum memulai penyampaian rekomendasi.
Menurut tim Pansus, masih banyaknya pembangunan yang belum tercapai berdasarkan target, hal itu menandakan masih banyaknya kegiatan yang tidak sesuai jadwal, bahkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah.
Hal ini diperkuat pula adanya beberapa kegiatan yang tertunda atau terbengkalai. Akibatnya, pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat luas tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimum.
"Untuk itu kami memberikan rekomendasi khusus kepada Pemprov Riau agar koordinasi pembangunan dengan kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pelaksanaan sharing program dan sharing anggaran, agar implementasinya dapat berjalan baik," ungkapnya.
Termasuk program-program yang saling bersinergi antar daerah sehingga manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat semakin optimal.
Sedangkan rekomendasi umumnya, pemerintah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan aparatur, agar masyarakat bisa terlayani dan pelayanan sesuai dengan standar.
Lambannya pembangunan karena tidak adanya prioritas utama dari Pemda melaksanakan yang wajib terlebih dahulu. Untuk itu, kami merekomendasikan agar mensegerakan merealisasi belanja langsung untuk masyarakat.
Kemudian, pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar bisa bersaing dalam bidang perindustrian. Lalu, terkait masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak ada menunjukkan perkembangan, agar ditutup saja dengan meminta pertanggungjawaban secara fisik.
"Kami pihak DPRD Riau belum bisa memberi apresiasi terhadap kinerja pemerintahan provinsi Riau dan seluruh SKPDnya karena belum sesuai dengan visi dan misinya," tutup Yulisman.
Selanjutnya naskah rekomendasi dari Pansus LKPJ tersebut diberikan pada Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo lalu diserahkan ke Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman dengan harapan Pemprov Riau dapat menindaklanjutinya.
Ini Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Kepada Pemprov Riau
