Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewyk Pusung mempertimbangkan untuk mengajukan pesawat tanpa awak atau "Drone" guna memantau wilayah yang terjadi kebakaran lahan dan hutan di Riau.
"Drone itu sudah disanggupi oleh Menkoplhukam dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang sedang dipesan," kata Lodewyk Pusung kepada Antara di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengatakan Drone yang dipesan oleh kedua kementerian tersebut dapat menjangkau wilayah seluas 200 kilometer. "Rencananya Drone itu akan kita posisikan di Dumai dan Pekanbaru, karena untuk mendaratkan Drone itu butuh landasan sekitar 150 meter," jelasnya.
Pertimbangan untuk mengadakan Drone itu merupakan satu dari tujuh konsep yang dipaparkan Pangdam saat mengunjungi Posko Satuan Tugas Karhutla Riau. Ia menjelaskan ketujuh konsep yang ia ajukan tersebut nantinya akan saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga pencegahan Karhutla dapat dimaksimalkan.
Ketujuh konsep yang dipaparkan Lodewyk diantaranya adalah bencana titik kuat yang bermaksud menguatkan personil di wilayah yang sedang mengalami bencana kebakaran lahan. Menurut Lodewyk, saat ini telah ada sekitar lima satuan setingkat kompi (SSK) yang dikerahkan mencegah dan memadamkan Karhutla.
Konsep selanjutnya adalah kemungkinan penempatan personil dan penempatan Drone. "Ketika Drone menemukan titik api, maka kita kirimkan helikopter membawa pasukan untuk langsung memadamkan kebakaran sehingga tidak menyebar," jelasnya.
Selanjutnya gelar komunikasi dan pelibatan personil gabungan. Lodewyk menjelaskan kedua konsep itu bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang baik setiap prajurit. "Percuma saja jika Drone muter-muter tapi komunikasi tidak ada. Kemudian personil gabungan TNI, Polri, BPBD, BKSDA dikuatkan," ujarnya.
Konsep selanjutnya sistem pelaporan jaringan yang telah terbentuk dan membuat SMS Center. Ia menjelaskan konsep itu untuk meluaskan jaringan petugas dengan melibatkan masyarakat.
"Sekarang setiap masyarakat punya hp (telefon genggam). Jadi masyarakat yang melihat kebakaran lahan bisa menginformasikan ke Satgas untuk segera ditanggulangi," jelas pria kelahiran Manado, 1960 silam itu.
Dengan ketujuh konsep yang disampaikan tersebut, ia memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk menghitung segala biaya yang dibutuhkan serta laporan lengkap hingga Senin mendatang (21/3).
Pangdam Bukit Barisan Ajukan Drone Untuk Pantau Kebakaran Lahan Riau
