Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau menyayangkan sikap sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah yang tidak melaporkan jumlah dan data penggunaan tenaga kerja asing.
"Saya kecewa, saat dengar pendapat dengan DPRD Kuansing, mereka berjanji akan menyampaikannya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuantan Singingi (Kuansing), Syofaizal di Teluk Kuantan, Rabu.
Ia mengatakan, perusahaan yang beroperasi diwilayah Kuantan Singingi sangat banyak misalnya PT RAPP, DPN, TBS semua perusahaan itu masuk katagori investasi besar. Ia mengaku mendapat laporan masyarakat ada yang menggunakan tenaga kerja asing untuk membantu operasionalnya.
Disdukcapil hingga saat ini belum menerima laporan secara akurat terkait itu, karena itu akan segera dilakukan pengecekan bahkan bisa juga membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lokasi perusahaan jika pihak perusahaan tetap tidak membuat laporan.
"Kami berharap adanya niat baik pihak perusahaan," sebutnya.
Sesuai aturan berlaku, setiap perusahaan diwajibkan untuk melaporkan jumlah TKA yang dipekerjakan ke Disdukcapil, hal ini berkenaan dengan izin tinggal di wilayah perusahaan.
"Jika tidak, perusahaan bersangkutan dapat dituntut mencapai Rp2 juta setiap TKA," tegasnya.
Syoffaizal menegaskan, Kuansing butuh investor untuk kemajuan daerah dan menciptakan peluang kerja masyarakat akan tetapi pemilik modal yang taat hukum, hal ini untuk kepentingan bersama, Pemerintah daerah Kuansing akan membantu memberikan kemudahan dalam berinvestasi didaerah sesuai aturan namun dengan niat yang baik.
Perusahaan harus taat aturan agar operasionalnya berjalan dengan baik, aman dan saling menguntungkan kepada semua pihak terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat dilingkungan.
Salah satu warga kuansing Reflizar mengatakan, sebaiknya instasni terkait turun langsung mengecek keperusahaan yang terindikasi ada menggunakan tenaga keraj asing, karena tanpa adanya laporan justru bisa meresahkan daerah.
"Perusahaan yang tidak taat hukum, perlu ditindak tegas," ujarnya.
Menurutnya, jika perusahaan tidak menggunakan TKA, maka penduduk setempat bisa memanfaatkan peluang itu. (ADV)
Berita Lainnya
Banyak kesalahan umum saat praktik CSR, Jefry Noer ingatkan perusahaan di Riau
19 April 2024 13:22 WIB
Banyak perusahaan sawit di bayar pajak ke pusat, Riau menanggung jalan rusak
13 March 2023 20:46 WIB
GoTo masuk BEI, Airlangga Hartarto harap makin banyak perusahaan teknologi IPO
11 April 2022 12:34 WIB
Banyak dilewati truk perusahaan, warga Duri dukung pemasangan portal di Jalan Gajah Mada
05 January 2022 22:07 WIB
Banyak kendaraan perusahaan luar daerah wara-wiri di Riau, Gubri: Kejar
08 June 2021 15:41 WIB
Banyak kendaraan perusahaan non BM wara-wiri di Riau, Gubri: Kejar
07 June 2021 20:12 WIB
Wagub Riau keluhkan banyak perusahaan sawit tidak terdata, begini penjelasannya
26 March 2021 13:23 WIB
Banyak jalan rusak, Waka DPRD Inhu minta perusahaan punya jalan operasional sendiri
16 March 2021 18:00 WIB