Rengat (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Indragiri Hulu Suwardi Ritonga meminta semua perusahaan dapat menjaga lingkungan, memiliki jalan operasional sendiri sehingga tidak merusak badan jalan kabupaten maupun nasional.
Kemacetan atau lakalantas selama ini kerap terjadi akibat rusaknya badan jalan. Banyak kendaraan operasional perusahaan dengan kelebihan muatan hingga mengakibatkan badan jalan rusak, dan mengganggu akivitas masyarakat, papar Suwarndi di Rengat, Selasa.
"Misalnya, tabrakan, mobil terbalik dan bahkan kebisingan. Harus ada solusinya, termasuk dari perusahaan," kata Suwardi
Tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait, misalnya menggelar razia, membuat imbauan dan menyurati sejumlah perusahaan yang ada di sejumlah kecamatan di Indragiri Hulu.
Jika ada pihak perusahaan yang membandel maka diberikan sanksi tegas, tanpa pandang bulu. Dengan menegakkan aturan, diyakni pemilik perusahaan akan taat aturan dan berusaha membuat jalan alternatif sendiri.
Legislatif dari Fraksi Gerindra ini juga menyebutkan, hal itu tidak terlalu sulit untuk mengecek dan mengontrol semua kendaraan operasional perusahaan, namun perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada ruang bagi perusahaan yang membandel.
Bahkan, jika semua perusahaan memiliki jalan sendiri, justru menguntungkan banyak pihak, baik perusahaan itu maupun daerah dan masyarakat. .
Menurutnya. Dinas Perhubungan Inhu harus bekerja maksimal, tegas dan menggelar razia. Tanpa itu semua, pihak perusahaan tetap saja membandel, mesti diberikan sanksi tegas.
"Kalau perusahaan memiliki jalur tersendiri, jusrtru lebih menguntungkan," ujarnya.
Suwardi mengatakan, selama melakukan reses dan turun ke sejumlah tempat, banyak dijumpai kendaraan yang bertonase tinggi melalui jalan kabupaten. "Kritik dan aspirasi dari masyarakat selalu datang, meminta ada solusi agar tidak ada lagi kebisingan, kerusakan badan dan bahu jalan," katanya.
Baca juga: Jalan di Inhu rusak, ini permintaan masyarakat
Baca juga: Jalan lintas Sumbar-Riau amblas, Gubri minta segera fungsional
