Demokrasi Dalam Pandangan Wapres Jusuf Kalla

Sambungan dari hal 1 ...

"Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif," katanya.

Ia mengakui bahwa untuk menyelaraskan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi politik memiliki sejumlah hal yang menjadi kendala seperti korupsi dan kebijakan keliru yang tidak demokratis.

Untuk itu, ujar dia, demokrasi juga harus memberikan inovasi dan dorongan serta juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk maju.

Apalagi, lanjutnya, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa satu persen dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional.

"Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja demokrasi untuk demokrasi," tukasnya.

Untuk itu, Jusuf Kalla juga mengajak berbagai pihak untuk tidak hanya membahas "free trade" (perdagangan bebas) tetapi juga "fair trade" (perdagangan adil), sehingga negara yang baru tumbuh kinerja perekonomiannya juga bisa memperoleh kesempatan yang baik untuk mencapai kesejahteraan seperti di negara-negara maju.

Sedangkan terkait dengan Pilkada, beberapa hari sebelumnya saat menyambut pemantau asing dari beragam negara untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak 2015, Wapres mengatakan, pemantau asing perlu melihat pelaksanaan pilkada serentak guna mengetahui langsung demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan transparan.

"Saya berterima kasih karena Indonesia perlu anda semua untuk melihatnya sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel," kata Wapres saat membuka Election Visit Program for Head of Regional Election 2015, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/12).

Para peserta "election visit" (kunjungan pemilu) terdiri dari pemantau asing seperti penyelenggara pemilu dari luar negeri antara lain Malaysia, Thailand, Srilanka, Bangladesh, Filipina dan Australia serta 25 duta besar negara sahabat, lembaga internasional dan nasional pemerhati dan pegiat pemilu dan dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait.

Para peserta "election visit" tersebut memantau jalannya pemilihan di wilayah Tangerang Selatan.

"Anda akan lihat di sana bagaimana perempuan di Indonesia sangat dihargai karena ada calon kepala daerah perempuan. Ini menjadi bukti bahwa keterbukaan dalam demokrasi dan gender," tambah Wapres Kalla.

Menurut dia, keterlibatan pemantau pemilihan, baik asing maupun lokal, menjadi penting karena setiap langkah demokrasi perlu diamati dan disaksikan agar semua yang dilakukan transparan dan terbuka.

Situasi tersebut untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam memberikan hak suaranya dilakukan dengan baik.

Tidak bisa dipaksakan

Sementara dalam acara BDF VIII, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan penyebaran demokrasi di berbagai penjuru dunia tidak bisa dipaksakan dengan aktivitas kekerasan seperti invasi yang dilakukan tentara oleh negara adidaya.

"Demokrasi tidak bisa disebarkan dengan kekerasan, demokrasi harus ditegakkan dengan cara yang demokratis pula," kata Jusuf Kalla.

Menurut dia, dalam rangka menyebarkan demokrasi dengan cara-cara yang demokratis diperlukan pendidikan dari masyarakat serta pemahaman yang sama-sama diperlukan untuk mencapai langkah-langkah bersama guna menggapainya.

Sedangkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi banyak negara seperti tindak pidana korupsi, memerlukan transparansi yang baik.

Selain itu, ujar dia, penting pula untuk aktivitas "check and balances" di dalam kegiatan demokrasi yang tentu harus dilaksanakan dengan baik pula.

Kalla mengakui bahwa terkadang "check and balances" antara legislatif dan eksekutif beberapa kali menghadapi masalah seperti ketidakjujuran.

Untuk itulah, lanjut Wapres, perlunya diperbaiki dan memiliki kontrol yang baik.

"Inilah pelajaran yang besar bagi Indonesia, bagaimana menjalankan demokrasi tetapi lembaga-lembaga demokrasi juga harus memiliki "trust" (kepercayaan)," ujarnya.

Wapres berpendapat bahwa aktivitas terorisme global seperti ISIS pada masa kini dan Al Qaeda beberapa waktu lalu juga adalah karena bersumber utama dari negara yang gagal dalam berdemokrasi dan diinvasi oleh negara-negara besar.

Kalla mencontohkan ISIS yang tercipta karena awalnya ada sejumlah pihak yang ingin menegakkan demokrasi dengan kekerasan dan invasi, yang berakibat datanglah sekelompok orang radikal yang memiliki pemikiran ekstrim.

Wapres juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan pemahaman bahwa demokrasi seperti agama yang harus ditegakkan dengan cara apapun.

"Demokrasi bersifat universal, tetapi hal-hal yang bersifat unik di masing-masing negara juga harus diperhatikan," katanya.

Wapres menggarisbawahi yaitu berbagai lembaga demokratis di suatu negara harus memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan masyarakat secara bersama.

Otoritarianisme lahirkan radikalisme

Sedangkan terkait dengan iklim otoritarianisme yang pernah dialami banyak negara termasuk Indonesia, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa moda politik otoritarianisme yang kerap mengakibatkan munculnya konflik dan radikalisme tidak selaras dengan iklim demokrasi terbuka seperti yang tersebar saat ini.

"Apabila kita meneliti kepemimpinan yang terjadi di sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah ada yang tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik atau otoriter," kata Jusuf Kalla saat menutup Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia (ICIS) IV di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang, Rabu (25/11).

Menurut dia, sangat ironis bahwa suasana negara-negara yang berpenduduk Islam ada beberapa yang mengalami banyak goncangan yang bukan karena isi ajaran agama itu sendiri.

Namun, lanjutnya, hal itu diakibatkan beragam perilaku yang mengakibatkan konflik, kekacauan, sehingga dapat mengakibatkan tindakan bunuh-membunuh.

"Kita bersyukur di Indonesia hal-hal seperti itu dapat diatasi dengan baik sehingga dapat hadir dengan damai dan baik," katanya.

Wapres juga menyatakan rasa ironisnya dan merupakan hal yang tragis ketika melihat banyak sekali umat Islam seperti dari kawasan Timur Tengah yang berhijrah malahan ke negara-negara non-Islam untuk mendapatkan perlindungan.

Selain otoritarianisme, Wapres juga menyorot adanya konflik internal serta serangan dari pihak luar negeri yang menimpa sejumlah negara-negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Yaman, dan Suriah.

"Negara-negara itu hancur dari dalam dan dari luar," katanya.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ajaran agama Islam selalu mendahulukan keadilan dan tidaklah bersikap otoriter, agar tidak muncul generasi yang radikal dan berpikiran pendek yang berpotensi menimbulkan upaya-upaya terorisme global.

Untuk itu, Wapres juga mengingatkan masing-masing untuk menjaga negaranya serta melaksanakan pemilu yang harus adil dan terbuka karena dinilai tidak mungkin lagi muncul pemerintahan otoriter dalam iklim era demokrasi terbuka.