Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi D DPRD Riau menyoroti bertambahnya anggaran Dinas Bina Marga yang diusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan senilai Rp67 miliar dibanding APBD murni, padahal sudah dipastikan sebanyak Rp800 miliar lebih tak bisa dilaksanakan.
"Dana bina marga dari Rp2,3 sekian triliun bertambah Rp67 miliar untuk APBD-P. Sementara dari dana murni 2015 Rp800 miliar lebih tidak bisa dikerjakan karena kesalahan wewenang dan prosedur," kata Sekretaris Komisi D DPRD Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, Jumat.
Dijelaskannya bahwa dalam Rp800 miliar yang tidak bisa dikerjakan itu, Rp400 miliar lebih karena tidak ada "Detail Engeneering Design". Sedangkan Rp300 miliar lebih lagi bukanlah kewenangan pemerintah tingkat provinsi.
Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti untuk apa anggaran tambahan senilai Rp67 miliar itu. Rancangan APBDP baru saja sampai dan akan dibahas Komisi D pada pekan depan.
Menurut Asri, pihaknya nanti akan meminta pihak Dinas Bina Marga kembali mengkaji ulang anggaran dan program yang diajukan di APBD Perubahan 2015 tersebut. Itu agar kegiatan nantinya bisa dikerjakan secara keseluruhan.
"Kita minta program dan anggaran yang realistis, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena itu, perlu dilakukan kajian oleh pihak terkait kembali," jelasnya
Anggota Komisi D DPRD Riau lainnya , Mansyur HS menuturkan, cukup banyak kagiatan dengan proyek-proyek besar dalam rancangan itu. Padahal, menurutnya jika kegiatan ditenderkan, sudah dipastikan proyek besar butuh pengerjaan lama untuk menyelesaikannya.
Dia juga menuturkan bahwa jumlah anggaran yang diajukan dalam rancangan tersebut memang lebih besar bila dibandingkan pada APBD Murni 2015. Secara keseluruhan jika dibandingkan pada sebelumnya APBD murni Rp2,290 triliun dan perubahan Rp2,38 triliun," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Komisi D juga sangat menyayangkan keterlambatan penyerahan RAPBD Perubahan 2015 tersebut yang baru diserahkan oleh pihak Pemprov Riau beberapa waktu lalu. Karena dengan keterlambatan tersebut membuat waktu semakin sempit untuk melaksanakan program, padahal anggarannya cukup besar.
DPRD Riau Soroti Bertambahnya Anggaran Bina Marga
