Kampar, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau bertekad menjadikan daerah ini sebagai kabupaten koperasi yang kemudian bersinergi dengan Program Lima Pilar Pembangunan yakni meningkatkan akhlak dan moral masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatkan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur.
"Untuk diketahui, keberadaan koperasi di berbagai daerah telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti keberadaan koperasi perkebunan dalam program kemitraan dengan perkebunan besar swasta (PBS) yang berkembang. Begitu juga dengan sektor lainnya, seperti koperasi di bidang pertanian, perikanan, maupun koperasi unit desa dengan berbagai jenis usaha di dalamnya," kata Bupati Kampar Jefry Noer kepada pers di Siak Hulu, Kampar, Minggu (12/4).
Jefry mengatakan, saat ini berbagai program pendampingan kepada koperasi terus dilakukan. Setiap tahun berbagai program pelatihan bagi pengurus koperasi dalam manajemen penatausahaan koperasi terus dilakukan sebagai upaya mewujudkan Kampar yang bebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.
Ia mengatakan, Pemda Kampar menargetkan tahun ini mendirikan 100 koperasi untuk mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan.
"Pendirian ratusan koperasi ini juga untuk mendukung percepatan realisasi Program Tiga Zero," kata Jefry.
Program Tiga Zero yang dimaksud Jefry adalah program yang dijalankan untuk menuntaskan kamiskinan hingga nol persen termasuk juga membebaskan Kampar dari pengangguran dan rumah-rumah kumuh.
Jefry mengatakan, koperasi ini nantinya akan memudahkan dan meringankan beban masyarakat saat mereka membutuhkan bantuan dana dengan bunga yang sangat ringan dan terjangkau.
Karena saat ini, lanjut dia, masyarakat banyak yang meminjam uang dengan para tengkulak dengan bunga yang cukup tinggi bahkan memberatkan masyarakat.
"Melalui berbagai program pembangunan ini, maka masyarakat akan dihindari dari jeratan tengkulak yang memang merugikan masyarakat selama ini," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Dinas Koperasi Kampar harus mampu bekerja sama dengan pihak perbankan dalam pengelolaan koperasi, baik itu Bank Sarimadu (BPR), Bank Riau Kepri (BRK) dan BRI Cabang Bangkinang dalam permodalan melalui swamitra yang nantinya akan menjadi lembaga keuangan non-perbankan.
Dia juga mengharapkan setiap koperasi nantinya juga didirikan warung serba ada (waserda) karena selama ini barang-barang kebutuhan masyarakat dibeli dengan harga mahal.
"Waserda ini nantinya harus menjual barang-barang kebutuhan masyarakat di bawah harga pasar," katanya.
Jefry mengatakan, selama ini barang-barang yang dibutuhkan masyarakat yang dibeli melewati enam mata rantai jadi sampai ke tangan masyarakat menjadi mahal.
"Kami akan memutuskan menjadi empat mata rantai sehingga lebih meringankan masyarakat dan barang kebutuhan masyarakat menjadi murah," katanya.
Selanjutnya, pihaknya akan mendirikan waserda pupuk-pupuk organik sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkannya dan tentunya dengan harga murah.
Menurut dia, hal itu juga mendukung pemasaran pupuk-pupuk yang dibuat masyarakat melalui sapi-sapi dari Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi yang saat ini sedang dijalankan.
"Terakhir, nanti kami akan mendirikan waserda bagi masyarakat yang membutuhkan barang-barang konsumtif seperti alat-alat listrik, kipas angin dan lain-lain. Pendirian waserda ini dalam rangka memudahkan dan meringankan beban masyarakat," kata Jefry.
Pemkab Kampar saat ini menjalankan berbagai program pembangunan untuk terus menekan angka kemiskinan hingga pada titik nol persen.
Bupati menyinergikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan untuk mencapai tujuan, yakni menjadikan Kampar bebas kemiskinan, pengangguran, dan rumah kumuh. (Adv)
Kampar Menuju Kabupaten Koperasi
