Tembilahan, (antarariau.com) - Komisi B DPRD Riau yang membawahi bidang ekonomi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hilir. Daerah yang dijuluki negeri seribu parit itu merupakan tempat yang ke-10 yang disambangi wakil rakyat provinsi dari 12 kabupaten/kota di Riau.
Para anggota dewan yang melakukan kunjungan itu adalah Ketua Komisi B, Marwan Yohanes, Wakil Ketua Syamsurizal, anggota James Pasaribu, Karmila Sari, dan Agus Triansyah.
DPRD Riau disambut Bupati Inhil, M. Wardan dengan jamuan di rumah kediamannya. Ketua Komisi B, Marwan Yohanes menyampaikan kunjungannya adalah dalam rangka menjemput aspirasi khususnya di sektor ekonomi agar terjadi sinergitas anggaran antara provinsi dan kabupaten.
"Mudah-mudahan ada program kegiatan yang bersinergi dengan Komisi B sehingga bisa diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2015. Kami juga meminta data pelaksanaan APBD 2014 lalu," katanya.
Dia lebih lanjut berharap melalui satuan kerja mengusulkan nantinya dengan ada embusan ke DPRD Riau. Dengan begitu ketika penganggaran dibahas, pihaknya bisa melihat apakah sudah masuk atau belum.
"Apakah itu diusulkan ketika Musyawarah Rencana Pembangunan atau kalau perlu sekarang juga sudah diusulkan," ucapnya.
Terkait aspirasi lainnya, lanjut Marwan, pihaknya juga bisa menyampaikannya ke komisi lain sesuai dengan bidangnya. Contohnya permasalahan infrastruktur yang terlihat kurang memadai di Inhil.
Sementara itu, Bupati Inhil M. Wardan dalam jamuannya memperkenalkan kabupatennya sebagai salah satu penghasil kelapa unggulan. Produksinya sudah ada yang menjadi barang jadi seperti minuman bermerek "Sari Coco". Menurutnya, kelapa yang ada di Inhil adalah yang terbaik.
"Saat ini sudah ada perusahaan yang melaksanakan produksi kelapa menjadi produk jadi dan telah dijual di minimarket ataupun tempat penualan lainnya. Tapi hanya perusahaan yang melakukan, kalau masyarakat hanya menjual minyak dan gula kelapa," sebutnya.
Wardan menjelaskan, saat ini hamparan kelapa di Inhil 432 ribu hektare baik itu kelapa dalam dan hibrida. Namun 100 ribu diantaranya sudah menjadi tanaman tua yang tidaktertata dengan baik.
"Itu terjadi karena air pasang sehingga kelapa tergenang dan daunnya menjadi kuning. Sudah tiga tahun terjadi tapi belum bisa diperbaiki karena tidak adanya anggaran," ungkapnya.
Oleh karena itu dia menyambut baik kedatangan Komisi B yang menjemput langsung aspirasi. Jika anggaran nantinya juga tidak masuk, berarti lanjutnya itu adalah kesalahan Inhil sendiri.
