Dumai Bersiap Antisipasi Dana Transfer Pusat Berkurang

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai Riau mempersiapkan sejumlah langkah mengantisipasi pengurangan dana penerimaan transfer pusat daerah dampak dari penurunan harga minyak dunia.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai Harman mengatakan, langkah kesiapan ini dilakukan dengan mulai melakukan pembahasan bersama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Tim anggaran pemerintah bersama DPRD mulai membahas langkah antisipasi jika dana transfer pusat ke daerah jadi berkurang akibat pengaruh harga minyak dunia turun," katanya kepada pers, Rabu.

Dia menjelaskan, pemerintah kuatirkan pengurangan dana perimbangan pusat ini bisa berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan rencana kerja yang sudah disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.

Upaya antisipasi ini agar dampak pengurangan dana perimbangan daerah yang juga berimbas ke pos anggaran di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menjadi persoalan di belakang hari.

"Kita kuatirkan nanti di pertengahan jalan pemerintah pusat jadi mengurangi dana penerimaan daerah, dan tentu saja satker harus mengurangi penggunaan dana belanja," sebutnya.

Menurutnya, jika pemerintah pusat jadi mengurangi dana transfer ke daerah, maka diprediksi penerimaan Dumai akan berkurang separuh dari dari sebelumnya sebesar Rp432 miliar.

Dia meminta seluruh pengguna anggaran di satuan kerja pemerintah agar melakukan penghematan dan menyikapi kebijakan baru ini dengan mengurangi pelaksanaan program kerja belanja.

"Seluruh satker diimbau untuk berhemat dan mengurangi belanja anggaran supaya nanti tidak menjadi utang akibat kebijakan baru pengurangan dana transfer daerah tersebut," jelasnya.

Dia juga memastikan terjadi rasionalisasi anggaran di semua satuan kerja karena pemerintah akan mengutamakan pelaksanaan kegiatan skala prioritas dan mendesak penting.

Bagi kegiatan yang bersifat seremoni dan anggaran perjalanan dinas serta belanja pembangunan penting tapi tidak mendesak akan dikurangi supaya tidak menghambat laju pembangunan daerah.