Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Badan Anggaran DPRD Kota Dumai, Riau, menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 sebesar Rp1.182 triliun, turun dari 2014, yaitu Rp1,257 triliun.
Juru Bicara Banggar DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta menyebutkan bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar atau sekitar 99,65 persen dibandingkan usulan sebelumnya dalam KUA-PPAS Rp1.178 triliun.
"Sistem penganggaran tetap berbasis pada kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan target yang jelas untuk menentukan program kerja tepat sasaran, sehingga pendapatan daerah naik dari usulan sebelumnya," kata Johannes, saat membacakan hasil laporan Tim Banggar DPRD Dumai dalam rapat paripurna, Senin (22/12) sore.
Dia menyebutkan bahwa Banggar juga menetapkan besaran belanja daerah, yaitu Rp1.189 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp515 miliar dan belanja langsung Rp673 miliar.
Untuk belanja tidak langsung ditetapkan ke dalam belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Sedangkan untuk belanja langsung dikelompokkan dalam belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah diputuskan sebesar Rp78 miliar pembiayaan netto, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebanyak Rp71 miliar.
"Struktur APBD Dumai 2015, secara keseluruhan telah menggambarkan komposisi anggaran yang sesuai dengan arahan regulasi dan perencanaan pembangunan dengan melihat belanja tidak langsung dan langsung," terangnya.
Banggar DPRD menilai satuan kerja harus mempunyai komitmen sama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah sesuai usulan dibuat dan direncanakan.
Selanjutnya, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Dumai bersumber pada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan instansi tersebut bukan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bendaharawan umum daerah (BUD).
"Pada sisi pendapatan masih cenderung membebani masyarakat, karena didominasi dari sektor pajak dan retribusi daerah yaitu sebesar Rp152 miliar, dan seharusnya pemerintah daerah lebih kreatif meningkatkan sumber pemasukan keuangan sesuai semangat otonomi daerah," terangnya.
DPRD meminta satuan kerja untuk lebih memprioritaskan program kerja yang lebih menyentuh kepada masyarakat, dan musyawarah rencana pembangunan dapat melibatkan seluruh pihak agar lebih representasi dengan produk dihasilkan jadi berkualitas sesuai kebutuhan.
"Bagi kegiatan besar diupayakan agar mengoptimalkan sumber anggaran lain, seperti dukungan pemerintah pusat maupun propinsi serta partisipasi dunia usaha sehingga dana APBD dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang menyeluruh bagi kepentingan umum," ungkapnya.
Paripurna dewan beragenda pembacaan laporan hasil kerja Banggar ini dipimpin langsung Ketua DPRD Gusri Effendi didampingi dua wakil, Idrus dan Zainal Abidin, serta dihadiri Wakil Wali Kota Dumai Agus Widayat bersama sejumlah staf dan jajaran.
