Jakarta (ANTARA) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12/9) mengadopsi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, dengan dukungan mayoritas 142 negara anggota. Namun, terdapat 10 negara yang menolak dan 12 negara lain yang memilih abstain.
Deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam upaya mendorong pengakuan negara Palestina merdeka dan mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut hasil pemungutan suara ini sebagai “momentum bersejarah” yang dicapai melalui kepemimpinan bersama Prancis dan Arab Saudi.
Baca juga: Pemimpin Arab-Muslim Siap Berdiri Bersama Qatar Hadapi Serangan Israel
Meski demikian, penolakan dari sejumlah negara tetap muncul. Israel dan Amerika Serikat menjadi dua penolak utama, bersama delapan negara lainnya. Pemerintah Israel menyatakan deklarasi ini hanya menguntungkan Hamas, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan dukungannya terhadap sekutu utamanya di kawasan tersebut.
Adapun 10 negara yang menolak deklarasi pengakuan Palestina merdeka di Majelis Umum PBB adalah:
Israel
Amerika Serikat
Argentina
Hungaria
Papua Nugini
Mikronesia
Paraguay
Palau
Tonga
Nauru
Sementara itu, 12 negara memilih abstain dalam pemungutan suara, di antaranya Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.
Deklarasi New York ini memuat sejumlah peta jalan komprehensif, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat juga akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui pembentukan Komite Administrasi Transisi sementara.
Selain itu, dokumen tersebut merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, serta menjamin keamanan kedua pihak. Dukungan juga diberikan untuk akses penuh bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, hingga pendanaan bagi UNRWA.
Dalam tahap pemulihan pascaperang, rencana Arab-OIC Gaza Recovery Plan akan dibiayai oleh dana multi-donor, dengan fokus pada pembersihan puing dan bahan peledak sisa perang, pembangunan hunian darurat, pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, air, energi, serta penciptaan lapangan kerja.
Sikap Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung penuh deklarasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara, serta menilai hanya pendekatan itu yang dapat mengakhiri konflik Palestina-Israel.
Baca juga: MER-C Bantu Warga Gaza dengan 200 Paket Sembako
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga Presiden, Prabowo telah meluncurkan sejumlah langkah konkret, termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan, kapal rumah sakit, tenaga medis, hingga operasi airdrop bantuan. Indonesia juga telah mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza pada Juni 2024 serta mendesak kemerdekaan Palestina dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden pada November 2024.
