Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan belum bisa memastikan adanya penyertaan modal kepada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam RAPBD 2015 yang akan segera disahkan.
"Itu kalau dibutuhkan, kalau anggaran kita habis untuk infrastruktur tentu tak ada lagi untuk BUMD. Biar saja bekerja dengan kemampuan sendiri," kata Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman setelah menyempaikan nota keuangan RAPBD 2015 ke DPRD Riau di Pekanbaru, Rabu.
Dalam penyampaian nota keuangan itu, ditegaskannya bahwa yang dikatakannya hanya apabila dimungkinkan sisa anggaran lebih APBD 2014 dapat digunakan sebagai penyertaan modal perusahaan daerah atau BUMD. namun menurutnya, rata-rata BUMD Riau sudah ada penghasilan dan hanya tinggal pemanfaatannya saja.
Pada RAPBD 2015 sendiri, katanya, Pemprov Riau mengajukan RAPBD 2015 sebesar Rp10,718 triliun yang terdiri dari total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp8,718 triliun dan belanja daerah mencapai Rp10,718 triliun.
Dengan demikian, lanjutnya, dalam rancangan itu akan terdapat defisit belanja daerah sebesar Rp2 triliun yang diharapkan akan dapat ditutupi dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2014.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Riau yang membidangi ekonomi Mansyur HS menyatakan tidak bisa secara langsung menganggarkan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena harus memiliki payung hukum peraturan daerah.
"Ada beberapa BUMD yang mengajukan penambahan modal seperti Bank Riau Kepri dan PT Pembangunan Ekonomi Riau (PER). Ini tidak bisa dianggarkan langsung karena belum ada Perdanya," katanya.
Menurutnya, BRK mengajukan penambahan modal karena saham pemerintah provinsi telah berkurang mencapai angka di bawah 51 persen sehingga tidak bisa lagi mengambil kebijakan sendiri.
Sementara itu, PT PER mengajukannya agar bisa meningkatkan deviden bagi Riau. Namun anehnya, kata dia, BUMD itu belum mengajukan rencana kerja 2015. Di samping itu, devidennya tahun 2013/2014 juga belum naik.(Advertorial)
Berita Lainnya
Dyah Roro Esti minta pemerintah prioritaskan infrastruktur di wilayah bencana Bawean
27 March 2024 14:35 WIB
Bupati Pelalawan prioritaskan infrastruktur penunjang wisata Bono
04 July 2022 12:22 WIB
Kecamatan Siak Kecil prioritaskan infrastruktur dalam Musrenbang
23 February 2021 19:10 WIB
Pemkab Indragiri Hilir Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
28 June 2015 16:41 WIB
APBD-P 2014 Dumai Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan
23 August 2014 15:09 WIB
Pemilu - Caleg Golkar Prioritaskan Infrastruktur Di Inhil
04 April 2014 13:00 WIB
Pemprov Sumatera Barat gelar bursa kerja sediakan 1.500 lowongan
07 May 2024 16:39 WIB
Pemprov Riau diminta bantu penempatan pengungsi Rohingya
03 May 2024 18:40 WIB