Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Bengkalis sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan target meraih Predikat Utama pada Evaluasi KLA Tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang digelar pada Senin, (24/6) di Ruang Rapat Bappeda Bengkalis.
Kegiatan verifikasi tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Turut hadir secara virtual Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA Dr. Endah Sri Rejeki, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana, serta jajaran tim penilai pusat dan perwakilan Dinas P3AP2KB Provinsi Riau Hj. Fariza.
Dalam paparannya, Bupati Kasmarni menjelaskan bahwa seluruh indikator evaluasi KLA telah diimplementasikan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama lintas sektor. Dukungan regulasi yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan ini.
“Kami telah membentuk gugus tugas KLA, menyusun profil anak, dan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp160 miliar untuk mendukung program-program ramah anak,” tegas Kasmarni dalam pemaparannya di hadapan tim verifikator.
Ia juga merinci capaian penting yang telah diraih, seperti kepemilikan akta kelahiran mencapai 96,69%, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 70,89%, serta terbentuknya forum anak di 85% desa dan kelurahan. Selain itu, berbagai inovasi layanan ramah anak juga terus dikembangkan, seperti program Omasuka dan penyediaan ruang menyusui di fasilitas publik.
Prestasi lainnya adalah keberhasilan Kabupaten Bengkalis dalam menurunkan angka stunting hingga 12,5%, serta meraih penghargaan nasional dalam program konvergensi penanganan stunting. “Semua capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait,” ungkap Kasmarni.
Bukan hanya fokus pada kesehatan dan pendidikan, Pemkab Bengkalis juga aktif dalam kampanye pencegahan pernikahan anak, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan paham radikalisme. Pendekatan ini diperkuat dengan keterlibatan dunia usaha, media massa, dan tokoh adat dalam mendukung pemenuhan hak anak.
Bupati Kasmarni menyampaikan bahwa penghargaan predikat utama bukanlah tujuan akhir, melainkan pemantik semangat untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam perlindungan anak. Ia juga berharap arahan dan masukan dari tim verifikator dapat menjadi bekal penting untuk perbaikan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Bengkalis. Ia menilai Pemkab Bengkalis telah menunjukkan praktik baik dan inovatif dalam memenuhi indikator KLA serta berhasil mendorong kolaborasi lintas sektor yang solid demi kepentingan terbaik bagi anak-anak di Negeri Junjungan.
