Bengkalis (ANTARA) - Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis dalam mengatasi kenaikan harga bawang merah dan cabai merah di Kabupaten Bengkalis. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi secara daring melalui zoom meeting bersama Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir, yang berlangsung pada Senin (28/4) di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa kenaikan Indeks Harga Pangan (IPH) tertinggi pada minggu keempat bulan April terjadi di Pulau Sumatera, khususnya di Kabupaten Bengkalis, dengan nilai IPH mencapai 5,09 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas, seperti cabai merah (2,9850), cabai rawit (1,3418), dan bawang merah (0,4239).
Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu penyumbang terbesar kenaikan IPH di Pulau Sumatera. Dalam hal ini, Bagus Santoso meminta TPID dan dinas terkait untuk segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga tersebut dan mencari solusi secepatnya.
“Kami minta kepada TPID dan dinas terkait yang IPH-nya naik tadi untuk mencermati mengapa kenaikan ini bisa terjadi, segera cek lapangan, dan carikan solusi secepatnya,” tegas Bagus.
Bagus juga mengungkapkan bahwa perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan April, minggu kedua, mengalami peningkatan sebesar 4,90 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemantauan BPS pada bulan Maret, yang tercatat sebesar 4,76 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kestabilan harga pangan di Kabupaten Bengkalis.
Menurut Bagus, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok di Bengkalis adalah masalah transportasi. Sebagian besar bahan pokok seperti cabai merah, bawang putih, dan bawang merah berasal dari luar daerah, seperti Bukittinggi dan Medan. Kendala dalam transportasi ini memperburuk kondisi harga di pasar lokal.
“Kami juga berharap kepada Dinas Perhubungan untuk mengelola jaminan transportasi barang pokok, baik yang masuk maupun keluar Pulau Bengkalis,” ujar Bagus.
Lebih lanjut, Bagus memberi instruksi tegas kepada anggota TPID untuk meningkatkan partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) yang diselenggarakan setiap minggu. Hingga saat ini, tingkat partisipasi TPID dalam rapat tersebut terbilang rendah.
“Saya akan selalu memantau dan meminta laporan peserta yang mengikuti rapat. Siapa yang tidak hadir akan ketahuan. Ini komitmen kami bersama Bupati Kasmarni untuk selalu menjaga Kabupaten Bengkalis dari terjadinya inflasi,” tutup Bagus Santoso.
Dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dan cepat, Pemkab Bengkalis berharap inflasi yang terjadi dapat dikendalikan dan harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil demi kesejahteraan masyarakat.
