Pekanbaru (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan sudah 77,81 hectare lahan di wilayah setempat yang terbakar sejak awal Januari hingga akhir April 2025.
Luasan yang alami Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota di Riau yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Dumai, dan Indragiri Hilir.
"Kebakaran paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis dengan luas 31,20 hektare," kata Kepala BPBD Riau, M. Edy Afrizal di Pekanbaru,Senin.
Sedangkan enam daerah lainnya yakni Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Dumai, dan Indragiri Hilir juga alami karhutla meski dalam skala lebih kecil.
Menurut dia, kondisi cuaca panas di sejumlah wilayah menjadi sinyal awal masuknya musim kemarau. Hal ini sejalan dengan peringatan BMKG bahwa Riau akan memasuki musim kering mulai Mei, dengan puncaknya pada Juni 2025.
"Cuaca saat ini sudah mulai panas dan kering, terutama di wilayah pesisir dan daratan rendah. Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap potensi Karhutla," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan terus dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan hotspot, dan edukasi kepada masyarakat. BPBD bekerja sama dengan instansi terkait dan TNI-Polri untuk mengurangi risiko kebakaran lahan.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya telah mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi Karhutla tahun ini.
Dengan kondisi cuaca yang kian panas dan potensi kebakaran yang masih tinggi, masyarakat diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda kebakaran.
"Kita harus bertindak cepat dan bersama-sama. Jangan sampai Karhutla kembali meluas seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Edy.
Ia mengajak seluruh elemen bersatu dalam menghadapi ancaman Karhutla, karena penanganan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu atau dua lembaga saja.
"Masalah Karhutla ini harus kita hadapi bersama. Semua harus terlibat, dari pemerintah, instansi, sampai masyarakat. Jangan sampai ada yang saling lempar tanggung jawab," tukasnya.
Menurutnya, Pemprov Riau sudah melakukan berbagai upaya pencegahan sejak awal tahun, seperti memantau titik panas, memeriksa tinggi air gambut, patroli di lapangan, dan pemadaman dini.
Sejak Maret hingga April, Riau sudah menetapkan status siaga darurat dan tengah menyiapkan keputusan resmi dari Gubernur. Di bulan Mei, berbagai kegiatan besar akan digelar, seperti Apel Siaga Karhutla, Fun Run Karhutla, dan Jambore Karhutla.
Selain itu, Satgas Karhutla Nasional juga sedang dibentuk, dan posko utama penanggulangan bencana akan segera diaktifkan.
Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sampai Oktober, pemerintah akan memperkuat pemadaman lewat darat dan udara, serta lebih tegas dalam penegakan hukum. Kegiatan sosialisasi, edukasi, patroli, dan pelayanan kesehatan juga jadi perhatian utama.
Sebagai bagian dari evaluasi, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap kedua dijadwalkan pada Oktober, dan evaluasi status siaga darurat akan dilakukan pada bulan November.
"Kita ingin jumlah kejadian Karhutla berkurang drastis tahun ini. Semua harus ikut berperan, dan masyarakat juga harus tahu informasi ini supaya bisa ikut mencegah sejak awal," tutup Abdul Wahid.
