Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi investasi kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) mencapai 4,67 miliar dolar AS atau sekitar Rp78,38 triliun (kurs: Rp16.787 per dolar AS).
Total realisasi tersebut terdiri dari kawasan Batam yang mencetak rekor realisasi investasi sebesar 3,26 miliar dolar AS pada 2024, sementara Bintan dan Karimun masing-masing sebesar 118,3 juta dolar AS dan 1,29 milliar dolar AS.
“Total terdapat 180 proyek prioritas dengan cakupan sektor strategis seperti logistik, industri, pariwisata, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung,” kata Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam forum 17th Co-Chairs Meeting of Working Group on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and Other SEZs in Indonesia pada Senin lalu (14/4), Rudy menjelaskan kawasan BBK juga menjadi rumah bagi lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK Nongsa yang tengah dikembangkan sebagai pusat data dan teknologi digital.
Proyek-proyek infrastruktur pendukung seperti fasilitas pusat data (data center), pengolahan air, dan perluasan kawasan tengah berlangsung dengan berbagai investor asing telah menyatakan komitmennya.
Terkait mobilitas investor, lanjut Rudy, Indonesia telah menyelesaikan isu visa bagi pelaku usaha ASEAN, serta memperkenalkan skema Multiple Entry Visa untuk memperlancar perjalanan bisnis lintas negara.
Upaya ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan arus kunjungan bisnis yang terus meningkat.
Di sisi konektivitas, BP Batam tengah mempersiapkan pengembangan penuh Pelabuhan Batu Ampar menjadi transshipment internasional. Kolaborasi dengan operator pelabuhan global dari Singapura menjadi salah satu fokus yang akan dieksplorasi pada 2025.
Dalam pertemuan dengan Chairman EDB Singapura Png Cheong Boon tersebut, juga dilakukan sejumlah pembahasan di antaranya yaitu kemajuan kebijakan dan investasi kawasan BBK, dukungan terhadap KEK dan transformasi digital, serta penyelesaian isu mobilitas dan konektivitas BBK-Singapura.
Sejak pertemuan sebelumnya pada Januari 2024, kerja sama BBK difokuskan pada empat klaster utama yaitu business environment, investment promotion, industry sector, dan capacity development.
Hingga akhir 2024, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi penting antara lain Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK, serta Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penataan Penyediaan Lahan di KPBPB Batam.
“Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang semakin kompetitif dan terintegrasi di kawasan BBK,” kata Rudy.
Kedua belah pihak menegaskan pentingnya kesinambungan kerja sama dan penguatan kelembagaan untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks, termasuk dampak kebijakan proteksionisme dan tekanan geopolitik terhadap rantai pasok global.
“Dalam konteks meningkatnya ketidakpastian ekonomi global di 2025, peran Working Group BBK menjadi semakin penting sebagai platform koordinasi kebijakan yang adaptif dan responsif,” kata Rudy.
Rudy juga menekankan pentingnya momentum baru dalam kerja sama Indonesia–Singapura, seiring dengan adanya reorganisasi kelembagaan dan struktur baru di Indonesia.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpihak dan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih solid ke depan.
Sementara, Chairman Png Cheong Boon menerangkan adanya potensi yang bisa terus dikembangkan dari kerja sama kedua negara itu.
“Kami melihat potensi besar Nongsa sebagai simpul penting bagi ekosistem digital kawasan. Oleh karena itu, perluasan dan penguatan regulasi menjadi sangat penting untuk mendukung daya tarik investasi,” kata Chairman Png Cheong Boon.
