Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mengapresiasi capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Riau tahun 2024 cukup baik, dengan realisasi penyerapan anggaran 84,91 persen dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bernilai 99,59.
"Jangan puas dengan perolehan prestasi tersebut namun perlu terus perbaiki diri dengan menambah ilmu pengetahuan. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan jangan pernah berhenti belajar,” ujar Mafirion di Pekanbaru, Rabu.
Menurut Mafirion jajaran Kemenkumham Riau harus memastikan pelayanan yang berkualitas dan mencerminkan integritas aparatur.
Jadi katanya pula, dengan terus memperbaiki diri, kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat dan berkeadilan.
"Karena itu kunjungan ini menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkumham Riau untuk terus memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat serta menghadapi tantangan ke depan dengan profesionalisme dan dedikasi," katanya.
Pada kesempatan itu Mafirion juga memuji keberhasilan petugas Imigrasi yang berhasil menggagalkan upaya pembuatan paspor oleh WNA asal Thailand dengan dokumen kependudukan palsu.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, memaparkan secara detail serapan anggaran sebesar 84,91 persen itu dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bernilai 99,59 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan.
Selain itu di bidang keimigrasian, Budi memaparkan bahwa tujuh Kantor Imigrasi di Provinsi Riau telah mencetak 144.538 paspor dan mencatat total perlintasan sebanyak 449.212 kedatangan dan 477.024 keberangkatan.
"Ini membuktikan komitmen kami dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas orang di perbatasan dan wilayah Riau," kata Budi.
Di bidang pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Riau menghadapi tantangan besar terkait over kapasitas.
"Saat ini, terdapat 15.268 warga binaan di Lapas dan Rutan di Provinsi Riau, dengan tingkat over kapasitas hunian mencapai 252 persen. Namun demikian, pelayanan kesehatan prima tetap menjadi prioritas," katanya.
Sebanyak 11 klinik di satuan kerja pemasyarakatan telah terakreditasi dengan status paripurna. Disamping itu untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang, Kanwil telah menyiapkan 27 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Lapas dan Rutan.
"Sebanyak 12.643 warga binaan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 10.418 di antaranya telah memiliki KTP Elektronik. Kami terus berkoordinasi dengan Disdukcapil dan KPU setempat agar warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya," demikian Budi.
