Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, membutuhkan bantuan asupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengoptimalkan program-program kesehatan bagi kalangan kurang mampu di daerah itu.
"Walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis terbilang besar, tapi banyak persoalan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan perlu medapat dukungan baik dari APBN maupun APBD Provinsi Riau," kata Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Sukri dihubungi dari Pekanbaru.
Terlebih, lanjut kata dia, secara geografis Bengkalis merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga harus mendapat perhatian lebih.
Jangan sampai, kata dia lagi, Bengkalis diabaikan dalam pembangunan, khususnya di bidang kesehatan karena ini demi kepentingan khalayak.
"Semua program harus masuk, baik itu sharing dari provinsi maupun pusat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan," katanya.
Menurut dia ada sejumlah persoalan kesehatan di Bengkalis yang perlu penanganan secara bersama, seperti tenaga bidan PTT (pegawai tidak tetap) yang sejauh ini masih sangat kurang.
"Terutama mereka yang untuk di tempatkan di desa-desa mengingat Bengkalis belum bisa untuk melakukan pengangatan," katanya.
Sebelumnya, kata dia, memang ada beberapa bidan PTT namun sudah mengundurkan diri karena berbagai alasan.
"Maka kemudian kami berharap pada provinsi untuk menempatkan bidan desa sebanyak-banyaknya, terutama untuk desa-desa yang berada di pulau terluar seperti Bantan dan Rupat. Jangan sampai mereka bermigrasi ke negara tertangga," katanya.
Sukri juga memaparkan sejumlah program Pemkab Bengkalis di bidang kesehatan, baik yang sudah berjalan, sedang berjalan maupun yang akar berjalan.
"Seperti program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) yang sudah digulir sejak tahun 2011. Semua masyarakat Bengkalis ditanggung berobat secara gratis oleh Pemkab Bengkalis, tanpa melihat perbedaan ekonomi," katanya.
Melalui program ini, lanjut kata dia, masyarakat hanya cukup memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Bengkalis, maka sudah bisa menikmati fasilitas tersebut.
"Untuk saat ini jumlah masyarakat Bengkalis yang terdaftar dalam program Jamkesmasda ada sebanyak 300.000 jiwa. Sementara yang belum terdaftar sebanyak 34.000 jiwa," kata dia.
Sukri menambahkan, untuk mempermudah masyarakat mencapai pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, Pemkab Bengkalis juga menganggarkan bantuan ambulans desa.
"Saat ini desa yang telah mendapat bantuan ambulans sebanyak 66 ambulans dan untuk tahun ini akan dianggarkan kembali sebanyak 22 ambulans lagi," katanya.
Pihaknya menargetkan, pada 2015 tiap desa yang ada di Bengkalis akan memiliki ambulans agar masyarakat yang jauh dari pusat-pusat kesehatan bisa cepat tertangani bila membutuhkan.
Selain itu, lanjut katanya, Pemkab Bengkalis juga telah membangun sejumlah puskesmas rawat inap, puskesmas biasa, polindes dan fasilitas kesehatan lainnya kendati secara fasilitas maupun pelayanan mungkin masih belum sempurna.
"Pemkab juga berencana akan membangun rumah sakit di Pulau Rupat yang tanahnya sudah ada serta pusat rehabilitasi narkoba di Bengkalis dan Mandau, tahun ini sudah dianggarkan detail enggenering disain (DED)," kata dia.(us)
Bengkalis Butuh Bantuan APBN Optimalkan Program Kesehatan
