Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif melalui ekonomi syariah dan transformasi digital dengan prinsip maupun tujuan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan (no one left behind).
Peluncuran dokumen tersebut dilakukan secara langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Setelah kami (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menuntaskan transformasi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah yang rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden) sudah kami selesaikan bersama K/L (Kementerian/Lembaga) terkait, kami juga menyusun Indonesia Digital Islamic Economic Report and Dashboard untuk 2023-2024, bekerja sama dengan Dinar Standard dan Indonesia Halal Lifestyle Center yang memonitor perkembangan ekonomi islam digital di Indonesia,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference (SAC) 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ekonomi digital Islam Indonesia yang dinamis didorong oleh ekosistem yang berkembang. Dengan nilai 40,57 miliar dolar Amerika Serikat (AS), ekonomi di sektor tersebut diperkirakan bakal melonjak menjadi 76,09 miliar dolar AS pada tahun 2029.
Pertumbuhan ini didorong berkat peningkatan kesadaran halal melalui media digital, adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, dan kontribusi yang berdampak dari perusahaan unicorn seperti Tokopedia, Blibli, dan Traveloka.
Peningkatan konsumen digital baru juga muncul di kota-kota kelas bawah, yang menandakan jangkauan dan dampak meluas dari ekonomi digital Islam Indonesia.
Lebih lanjut, katanya, penyusunan laporan ini ditujukan untuk menyoroti peluang dalam ekonomi digital Islam Indonesia dan membuat peta jalan bagi Indonesia dalam membangun kesadaran dengan para pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, investor, industri) guna mewujudkan potensi penuh dari sektor tersebut. Dalam report tersebut, ekonomi digital didefinisikan sebagai layanan berbasis digital consumer-facing yang didukung oleh katalis ekosistem.
“Kita mengubah KNEKS pada tahun ini, insyaAllah secara kelembagaan menjadi badan yang sifatnya nasional. Ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk mengadopsi ekonomi syariah. (Ekonomi syariah juga menjadi) mainstreaming di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Jadi tidak hanya labelisasi halal, kita ingin lebih intensifikasinya,” ungkap Suharso dalam doorstop.
“Misalnya di negara-negara maju, untuk pelabuhan saja terkait dengan (industri) halal, mereka memperlakukan sedemikian rupa dan menggunakan fasilitas yang lumayan besar dan secara ekonomis juga mendorong pertumbuhan ekonomi di negara itu. Hal semacam ini kemudian mendorong kita. Kenapa kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh mereka? Itu yang kita ingin gerakkan,” ucap Kepala Bappenas.
Sementara itu, dashboard dari Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 dapat diakses melalui https://idie.bappenas.go.id.
