Pekanbaru (ANTARA) - Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto melantik Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru dengan ditandai pengucapan sumpah jabatan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Rabu.
Risnandar dilantik menjadi Pj Wako Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah selesai jabatannya pada Rabu 22 Mei 2024. Risnandar dilantik sebagai Pj Wako Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru.
"Saya Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto dengan ini secara resmi melantik saudara Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan baik," kata SF Hariyanto.
SF Hariyanto mengatakan, penjabat Wali Kota Pekanbaru yang dilantik hari ini sudah sesuai proses karena itu mari membangun Pekanbaru dan Riau sama sama maju ke depan. Banyak harapan ditumpangkan ke penjabat wali kota yang baru semoga Pekanbaru menjadi lebih baik lagi ke depan.
Karena itu sebagai wali kota, dapat bersinergi dengan Kajati, Kapolda, dan bekerja semangat. Sebagai penjabat pada masa transisi menjalankan tugas hingga penjabat definitif terpilih, dan kerja kerja yang belum tuntas sekaligus mengawal Pilkada 2024.
"Sebagai penjabat yang baru, perlu segera merapatkan diri, dan bersilaturrahmi dengan Forkompimda, minta arahan dan bimbingannya," katanya.
Selain itu SF Hariyanto mengatakan, Kota Pekanbaru sebagai potret Riau ke depan, karenanya jika orang masuk ke Pekanbaru jangan sampai ada jalan jalan berlubang, bersihkan semua," katanya.
Selain itu penjabat Wali Kota yang baru juga diminta untuk segera merealisasikan serapan nilai dan kegiatan APBD 2024 karena kini sudah memasuki triwulan II, lakukan rapat inflasi setiap Senin pagi dan jaga prevalensi stunting agar tetap di angka 11,8 persen.Risnandar Mahiwa saat ini menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) . Dia lahir di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983.
