Peringatan Hardiknas Pekanbaru Diwarnai Demontrasi Mahasiswa

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kota Pekanbaru, Jumat, diwarnai demonstrasi puluhan mahasiswa yang meminta pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan jaminan pendidikan untuk warga miskin.

Puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas di Riau, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Berdaulat (ARRIB), menggelar unjuk rasa mereka di depan kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mahasiswa meminta agar Pemerintah benar-benar menjalankan amanah dari UUD 1945 bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Mereka juga mengecam masih banyaknya pungutan liar di sekolah, dan munculnya tindak kekerasan seksual terhadap siswa seperti yang terjadi dalam kasus Jakarta International School (JIS).

"Kami menuntut agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap legalitas sekolah-sekolah swasta," kata Koordinator Lapangan, Broery Marihot Pesolima Nainggolan.

Mahasiswa meminta pemerintah membuktikan secara nyata terhadap dunia pendidikan nasional yang diharapkan bisa menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Broery merujuk pada hasil penelitian pengamat pendidikan dan UNESCO, bahwa diperkirakan ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah karena sebab utama faktor kekurangan dana.

Ia mengatakan, mahasiswa menginginkan pemerintah melaksanakan pendidikan gratis tanpa diskriminasi mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi sesuai dengan amanat dalam Konstitusi UUD 1945. Menurut dia, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN lebih dari setengahnya tersedot untuk gaji guru saja sehingga alokasi untuk peningkatan kualitas pendidikan masih sangat kecil.

"Ini menggambarkan belum memadainya anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan gratis tanpa diskriminasi," katanya.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah merumuskan kurikulum pendidikan yang berkualitas guna tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang lebih penting lagi, ia mengatakan pemerintah harus serius memberantas pungutan liar di sekolah-sekolah dan lembaga penyelenggaraan pendidikan.

"Penjarakan pelaku pungutan liar di sekolah-sekolah dan dinas atau lembaga penyelenggara pendidikan sampai tingkat kementerian juga," tegasnya.