Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak senilai Rp2,09 triliun untuk membeli produk dalam negeri selama pameran Business Matching 2024 yang digelar Kementerian Perindustrian,untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dari sektor konstruksi, kami saksikan penandatanganan Rp2,09 triliun dan ini akan terus meningkat sembari (pembangunan) jalan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Kamis.
Kementerian Perindustrian mendata total nilai kontrak tersebut masih berpotensi tumbuh mengingat total Rp16,4 triliun anggaran oleh Kementerian PUPR.
Penandatanganan kontrak belanja produk dalam negeri di sela pameran Business Matching tersebut dilakukan dengan sejumlah mitra di antaranya BUMN PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya KSO, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya.
Kerja sama itu untuk membangun sejumlah fasilitas di antaranya pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di kawasan IKN.
“Ini membuktikan produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan pemilik anggaran,” katanya.
Kementerian Perindustrian memfasilitasi kebutuhan produk lokal/ buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.
Fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor dan beralih menggunakan produk dalam negeri.
Pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan sehingga membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat, daerah dan BUMN di IKN.
Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat (1/3) yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74 persen.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Baca juga: AS beri hibah Rp31,3 miliar untuk pengembangan infrastruktur Ibu Kota Nusantara
Baca juga: AHY berkunjung ke IKN pada pekan depan
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB