Pekanbaru, (Antarariau.com) - Bank Indonesia menyatakan kinerja perbankan umum di Provinsi Riau mengalami perlambatan pada triwulan I-2014 terutama dalam jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang menunjukan pertumbuhan terendah dalam kurun tiga tahun terakhir.
"Secara nasional DPK juga turun, tapi tidak sebesar di Riau," kata Kepala BI Perwakilan Riau, Mahdi Muhamad, di Pekanbaru, Selasa.
Total DPK pada triwulan I/2014 mencapai Rp54,466 triliun, yang turun dibandingkan triwulan IV-2013 yang mencapai Rp55,523 triliun. Pertumbuhan DPK pada triwulan I-2014 tercatat hanya 3,25 persen yang turun jauh dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 21,31 persen, dan 2013 sebesar 7,29 persen.
Dampak hal tersebut, lanjutnya, membuat total aset bank umum per Maret 2014 mencapai Rp75,72 triliun yang meski tumbuh secara tahunan sebesar 3,41 persen, namun lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2013 yang mencapai 7,85 persen.
"Kondisi penurunan aset ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan komponen DPK seiring dengan menurunnya tabungan," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi 2013 yang mencapai 5,7 persen dan diikuti hasil survei BI terhadap kegiatan dunia usaha mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2014 akan kembali membaik dilihat dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang tinggi yakni 18,04 persen, seharusnya sejalan dengan meningkatnya pendapat masyarakat dan jumlah tabungan. Apalagi, perbankan langsung merespon pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan suku bunga tabungan untuk menjaring lebih banyak uang yang beredar di tengah masyarakat.
Namun, ia mengatakan kondisi yang terjadi di Riau justru sebaliknya karena jumlah uang beredar (outflow) pada triwulan I-2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai "outflow" mencapai Rp2,13 triliun sedangkan uang masuk (inflow) mencapai Rp1,89 triliun, dengan demikian "net-outflow" sebesar Rp247,52 miliar. Jumlah itu meningkat siginifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2013 yang mengalami "net-inflow" sebesar Rp98,04 miliar.
Menurut dia, perlambatan itu kemungkinan disebabkan masih belum sempurnanya jaringan infrastruktur perbankan untuk menjangkau potensi keuangan di daerah. Hal itu bisa dilihat dari komposisi jumlah tabungan terbesar masih berada di kota besar, seperti di Kota Pekanbaru.
"Potensi keuangan di pedesaan, seperti petani sawit sebenarnya sangat besar, tapi belum banyak tersentuh. Karena itu, BI terus mendorong pembentukan layanan keuangan digital money hingga tingkat pedesaan," katanya.
Selain itu, ia juga tidak memungkiri tahun politik dengan adanya Pemilu Legislatif juga bisa berdampak pada menurunnya DPK perbankan di Riau. Hanya saja, Mahdi mengatakan BI belum melihat hal tersebut berpengaruh signifikan.
"Memang iklim politik bisa mempengaruhi, tapi buktinya belum kelihatan nyata. Masyarakat bisa saja menggunakan dananya untuk investasi langsung sehingga tidak ditabung, dan investasi itu kan macam-macam bentuknya," kata Mahdi Muhamad.
BI: Kinerja Perbankan Riau Alami Perlambatan
