Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) fokus meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis nasional dalam satu tahun ke depan, salah satunya dengan melakukan akselerasi percepatan tanam dengan dukungan penyuluhan pertanian yang berkualitas, terutama pada lahan rawa yang ada di seluruh Indonesia.
Sebagaimana diketahui, komoditas yang masuk dalam program percepatan tanam pada lahan rawa ini di antaranya padi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan program akselerasi adalah solusi pasti dan cukup realistik dalam menekan kebijakan impor yang dilakukan akibat dampak El Nino beberapa bulan lalu.
Percepatan waktu tanam dan penambahan luas tanam merupakan solusi yang dipilih Pemerintah dalam upaya menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada.
Gerakan percepatan tanam padi juga dapat diimplementasikan guna mendukung peningkatan komoditas hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional.
Hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada peran dan kerja keras petani, yang juga didukung oleh penyuluh dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang pertanian.
Gerakan tanam serentak yang sedang digalakkan saat ini diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian tanaman padi di lahan-lahan yang tersedia di setiap wilayah dengan berkoordinasi dan pendampingan dalam hal ini penyuluh pertanian.
Jalan keluar semacam ini, diharapkan juga dapat memupus impor yang selama ini terkesan sebagai kebutuhan. Pemerintah ingin impor beras dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa.
Jujur harus diakui, suasana dunia perberasan sekarang, terekam berada dalam kondisi yang memerlukan perhatian khusus.
Kondisi produksi beras secara nasional menggambarkan penurunan hasil yang cukup signifikan sehingga harus segera digenjot produksinya. Beberapa sentra produksi, menurut data Kerangka Sampel Area (KSA) terlihat mengalami penurunan produksi beras dalam beberapa waktu terakhir.
Memang banyak hal yang menyebabkan situasi ini terjadi. Salah satunya, karena adanya sergapan El Nino yang mulai menyerang beberapa bulan lalu.
El Nino atau musim kering yang panjang, betul-betul melahirkan beragam masalah perberasan yang harus dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia. Pemerintah meramalkan El Nino akan menciptakan gagal panen 380 ribu - 1,2 juta ton padi.
Turunnya produksi di satu sisi dan meningkatnya kebutuhan, tentu saja, soal beras menjadi masalah yang butuh penanganan dan pengelolaan yang lebih serius.
Beras Kebijakan
Pemerintah menyadari bahwa soal beras menjadi prioritas di tengah Pesta Demokrasi 2024. Sebab, semua menyadari apa yang pernah disampaikan Proklamator Bangsa Bung Karno pada 71 tahun lalu, urusan beras adalah mati hidupnya suatu bangsa.
Dampak menurunnya produksi beras, secara nyata terasakan dengan melejitnya harga beras di pasar.
Pemerintah memang terus mencari jalan keluarnya. Pemerintah memerlukan dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Berbagai langkah yang ditempuh dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasar.
Kondisi ini, jelas harus segera dicari jalan keluar terbaiknya. Produksi beras tidak boleh terus melorot. Jumlah surplus beras perlu ditingkatkan lagi, sehingga mampu mengisi cadangan beras Pemerintah yang selama ini, terpaksa harus diisi melalui impor.
Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan "beras kebijakan" yang memerlukan jumlah cukup besar.
“Beras kebijakan" atau dikenal dengan Bantuan Langsung Beras, jelas membutuhkan jumlah beras yang cukup besar. Beras ini diperlukan sebagai komponen untuk menjaga kestabilan harga sekaligus mengendalikan tingkat inflasi. Di satu sisi membantu masyarakat miskin agar tetap terpenuhi kebutuhan pangannya sekaligus mencegah dan mengantisipasi terjadinya stunting atau gizi buruk pada anak yang lahir di tengah kemiskinan ekstrem.
Untuk memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan kepada 21,35 juta penerima manfaat, dibutuhkan beras sekitar 210 ribu ton. Bila kebijakan ini terus diperpanjang hingga 6 bulan, maka Indonesia membutuhkan beras sekitar 1,26 juta ton.
Di lain pihak, produksi beras yang dihasilkan para petani padi dalam negeri hanya sekitar 31,54 juta ton beras. Kebutuhan konsumsi masyarakat tercatat sekitar 30,2 juta ton beras.
Namun penting dicatat, apakah hasil produksi yang 31,54 juta ton beras ini cukup untuk mengisi cadangan beras Pemerintah dan "beras kebijakan" yang jumlahnya cukup besar?
Itu sebabnya, cukup masuk akal jika Pemerintah masih akan mengandalkan impor sebagai jalan pemecahan jangka pendek.
Ini berarti, dalam beberapa waktu ke depan, impor beras merupakan kebutuhan yang harus ditempuh. Namun untuk jangka panjang bangsa ini harus mampu menutup lagi kran impor. Tentu dengan langkah menggenjot produksi setinggi-tingginya.
Percepatan tanam padi dan peningkatan luas tanam sendiri akan memberi hasil yang diharapkan, kalau segudang faktor pendukungnya dapat dipenuhi dengan baik.
Selain tersedianya benih/bibit padi yang berkualitas, pemupukan berimbang, pemberantasan hama dan penyakit tanaman yang tepat, irigasi yang baik, juga membutuhkan Penyuluhan Pertanian berkualitas.
Jangan dilupakan, sekalipun dukungan politik anggaran telah disiapkan, tapi jika pengelolaannya tidak sesuai dengan aturan main yang ada, bisa jadi keinginan menggenjot produksi setinggi-tingginya itu, hanya akan berhasil di tataran wacana saja.
Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kemauan yang keras seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut.
*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.
Percepatan waktu tanam padi untuk mewujudkan swasembada pangan
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan tanam padi sebagai bagian dari Gerakan Percepatan Tanam Padi Musim Tanam 1 (MT1) (OKMAR) Oktober 2023 - Maret 2024 (OKMAR) di Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Kementerian Pertanian)
