Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA sepanjang Selasa (30/5) kemarin, mulai dari Presiden Jokowi memerintahkan melakukan restrukturisasi satgas TPPO hingga peluncuran logo IKN Nusantara.
Berikut sepilihan berita politik sepanjang Selasa (30/5) yang patut Anda simak kembali untuk memulai hari:
1. Presiden perintahkan restrukturisasi Satgas Pemberantasan TPPO
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan dilakukan restrukturisasi terhadap Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Selengkapnya baca di sini
.2 Bawaslu: Belum ada aliran pendanaan politik dari jaringan narkotika
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan lembaganya belum menemukan atau menerima laporan mengenai indikasi aliran pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
Selengkapnya baca di sini
3. Wapres instruksikan kementerian/lembaga kejar target IPP 2024
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta kementerian/lembaga untuk mengejar pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 sebesar 57,67 persen.
Selengkapnya baca di sini
4. Denny Indrayana: Klaim informasi soal putusan MK bagian kontrol publik
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan bahwa klaim-nya mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 adalah bagian dari langkah kontrol publik ke MK.
Selengkapnya baca di sini
5. Desain bertema pohon hayat terpilih logo IKN Nusantara
Desain bertema pohon hayat terpilih menjadi logo Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan hasil sayembara yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini
Politik kemarin, restrukturisasi satgas TPPO hingga logo IKN Nusantara
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kanan) menggandeng Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani selepas mengikuti rapat internal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023). (ANTARA/Gilang Galiartha.)
