Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para menteri dan kepala lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat membuat strategi terobosan untuk mencapai target penurunan angka kasus stunting pada anak.
"Perlu diingat bahwa pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga (menjadi) 14 persen pada tahun 2024," kata Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis, saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Dia menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 masih 21,6 persen dan pemerintah harus bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target tahun 2024.
"Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya, sehingga kita bisa memastikan target tahun 2024 bisa kita capai," katanya.
Selaku Ketua Pengarah TPPS, Wakil Presiden menyampaikan bahwa 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting dan tahun kedua setelah penerbitan Peraturan Presiden No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Prevalensi stunting di Indonesia sudah menurun signifikan dibandingkan pada awal pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting tahun 2018.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting sudah turun menjadi 21,6 persen dari 30,8 persen pada 2018.
Selain itu, dalam setahun terakhir prevalensi stunting tercatat turun sebesar 2,8 persen.
Wakil Presiden mengatakan bahwa pemerintah berupaya mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melaporkan bahwa dalam upaya mengatasi stunting, kementerian dan lembaga pemerintah telah melakukan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan kegiatan keliling di 34 provinsi.
Dari kegiatan pendampingan terpadu, ia mengatakan, diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam tata kelola pelaksanaan program serta pencapaian target intervensi spesifik dan sensitif dalam penanggulangan stunting.
Menurut dia, permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam arahannya pada penutupan rapat, Wakil Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan terkait fokus membuat strategi terobosan untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting, termasuk memperbaiki perencanaan penganggaran, koordinasi, serta pelaksanaan hingga evaluasi program.
Wakil Presiden juga menyampaikan pentingnya pengoptimalan peran para kader yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
"Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya, dan diberikan dukungan yang optimal," katanya.
"Kita harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya dorong besar bagi penurunan stunting. Karena kita hanya punya waktu yang terbatas untuk mencapai target pada tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih cukup tinggi," ia menambahkan.
Dia mengarahkan Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat desa/kelurahan.
Selain itu, dia mengemukakan perlunya pemantauan perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting secara berkala.
"Saya minta agar pelaksanaan program dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala, sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya," katanya.
"Data dan informasi yang disajikan harus up to date, sehingga kita tidak terlambat dalam mengambil langkah berikutnya," demikian Wakil Presiden.
Baca juga: Bantu tekan angka stunting, Polres Meranti aktif salurkan BPNT
Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy penanganan stunting tidak boleh berhenti
Wapres Ma'ruf Amin minta TPPS buat terobosan untuk capai target penurunan stunting
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)
