Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna Produk Dalam Negeri (PDN) terbaik dengan anggaran terbesar pada ajang Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri.
“Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah,” kata Presiden di Jakarta, Rabu.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan penghargaan untuk empat kategori, yang pertama yakni kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar yang diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) yang diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Selanjutnya, kategori Pemerintah Provinsi diserahkan kepada Provinsi DKI Jakarta, yang diterima oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Ketiga, kategori Pemerintah Kota/Kabupaten diserahkan kepada Kota Bekasi, yang diterima oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Sementara yang keempat, kategori BUMN diserahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang diterima oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Donny Arsal.
Selain itu, juga terdapat kategori produsen yang penyerahan penghargaannya akan dilakukan pada penutupan Business Matching.
Dalam kategori produsen, yang akan menerima penghargaan adalah industri besar, industri menengah, dan industri kecil dalam negeri.
Diketahui, kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 tahun ini dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2023 di Istora GBK Jakarta.
Selama tiga hari, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Pertahanan akan melaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan pengguna dan perusahaan industri.
"Target pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 ini adalah tercapainya realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agus menyampaikan, target tersebut bisa dengan mudah tercapai apabila kebutuhan barang jasa pemerintah dapat terpetakan sejak awal.
"Melalui Business Matching ini, harapannya akan terpetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023. Produsen dalam negeri bisa memanfaatkan ini,” ujar Menperin.
Baca juga: Kemenperin beri penghargaan P3DN agar tingkatkan gairah industri Indonesia
Baca juga: Kolaborasi pemerintah dan industri untuk wujudkan P3DN sektor otomotif
Presiden Jokowi beri Penghargaan P3DN kepada pengguna PDN terbaik di Indonesia
Presiden Joko Widodo bersama para penerima Penghargaan P3DN 2023 di Jakarta, Rabu. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)
