Yerusalem (ANTARA) - Empat menteri luar negeri dari Eropa dan Kanada bergabung dengan AS pada Selasa (14/2) dalam menentang keputusan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyetujui sembilan pos pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Para Menlu dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan AS, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyuarakan kekhawatiran atas rencana Israel yang diumumkan pada Minggu (12/2) itu.
"Kami sangat menentang tindakan sepihak yang hanya akan memperparah ketegangan antara orang-orang Israel dan Palestina, dan mengganggu upaya pencapaian solusi dua negara yang sudah dinegosiasikan," kata pernyataan bersama itu.
Menlu Kanada Melanie Joly mengatakan bahwa Ottawa juga menentang dengan keras perluasan pemukiman oleh Israel, dan menambahkan, "tindakan sepihak itu merusak upaya untuk mencapai perdamaian yang lengkap, adil, dan awet."
Pada Minggu, Israel menyetujui kewenangan yang berlaku surut kepada sembilan pos terdepan pemukiman di Tepi Barat.
Israel juga mengumumkan pembangunan rumah-rumah baru di pemukiman yang telah ada. Hal ini membuat Menlu AS Antony Blinken mengatakan bahwa dia sangat khawatir.
Sementara itu, Kemenlu Israel belum menanggapi pertentangan yang dinyatakan beberapa Menlu Eropa, Kanada, dan AS itu.
Sedangkan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir, dari kubu nasionalis religius pemerintahan Netanyahu, mengatakan dia akan bertindak lebih jauh.
"Ini misi kita, doktrin kita," komentar Ben-Gvir dalam sebuah pesan video. Dia menegaskan, sembilan lokasi pemukiman di Tepi Barat tidaklah cukup, dan dia menginginkan lebih lagi.
Banyak negara berpengaruh melihat bahwa pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat sebagai sesuatu yang ilegal. Israel merebut wilayah itu pada 1967 dalam perang melawan pihak-pihak yang berkuasa di Arab saat itu.
Israel tidak setuju dengan pandangan negatif itu, dan beralasan bahwa negara itu punya hubungan alkitabiah, sejarah, dan politik, serta kepentingan keamanan dengan Tepi Barat.
Sejak perang 1967 selesai, Israel telah membangun sedikitnya 132 pemukiman di Tepi Barat, wilayah yang dilihat Palestina sebagai inti dari masa depannya, menurut kelompok aktivis Peace Now.
Di samping pemukiman yang disetujui pemerintah, banyak kelompok pemukim masih membangun pos terdepan tanpa izin. Polisi telah menindak pos-pos ini, tetapi beberapa telah disetujui secara retroaktif.
Sembilan pos yang diizinkan pada Minggu merupakan pertama kalinya selama pemerintahan PM Netanyahu.
Baca juga: Palestina sumbang 20 ribu selimut hangat bagi korban gempa di Turki
Baca juga: Pemimpin Mesir, Palestina dan Yordania bahas perkembangan Palestina
Sumber: Reuters
Berita Lainnya
Selena Gomez ungkap syarat dan kriteria yang ia cari dari calon pasangan
01 September 2023 10:09 WIB
Pelatih Inter Milan nyatakan akan lakukan yang terbaik di final
10 June 2023 11:30 WIB
Kris Dayanti resmi rilis single terbaru berjudul Dekap Semesta
09 June 2023 15:20 WIB
Wapres ungkapkan penyelesaian kekerasan Papua melalui jalan kesejahteraan
11 March 2022 13:53 WIB
BI dukung upaya pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Banyumas
12 February 2022 16:36 WIB
Menag akan batasi perjalanan dinas seluruh jajarannya
15 November 2024 17:12 WIB
PLN dorong mahasiswa perguruan tinggi di Riau berinovasi kembangkan teknologi kendaraan listrik
15 November 2024 16:49 WIB
Rasa autentik rempah khas Indonesia di Vientiane, Laos
15 November 2024 16:15 WIB