London (ANTARA) - Pemerintah Inggris pada Senin akan mengumumkan aturan baru untuk menekan aksi unjuk rasa dan memperluas wewenang polisi untuk dapat bertindak mencegah gangguan serius.
Dalam beberapa tahun terakhir, aksi unjuk rasa -- biasanya terkait masalah lingkungan-- menyebabkanbanyak titik di Londonpusat tutup serta memblokirbeberapa jalan raya utama.
Alhasil, ada seruanagar polisi diberikan wewenang lebih untuk menghentikan gangguan tersebut.
Pemerintah pada 2022 mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi masalah itu, tetapi berencana untuk melangkah lebih jauh dengan undang-undang baru, yang dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketertiban Umum.
RUU itu diterbitkan tahun lalu dan saat ini sedang berada dalam tahap akhir perdebatan di parlemen.
RUU itu menuai kritik keras dari kelompok-kelompok pembela hak sipil. Mereka mengatakan RUU tersebut tidak berpihak kepada demokrasi dan memberi polisi terlalu banyak kekuasaan.
Pemerintah ingin mengamendemen RUU Ketertiban Umum sebelum menjadi undang-undang untuk memperluas definisi hukum tentang 'gangguan serius', memberi polisi lebih banyak fleksibilitas, dan memberikan kejelasan hukum tentang kapan wewenang baru polisi dapat digunakan.
"Hak untuk protes adalah prinsip dasar demokrasi kita, tapi ini tidak mutlak," kata Sunak dalam sebuah pernyataan Minggu (15/1)malam.
"Kami tidak bisa membiarkan protes yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat mengganggu aktivitas publik. Hal itu tidak dapat diterima dan kami akan mengakhirinya," kata Sunak.
Pemerintah mengatakan undang-undang baru, jika disahkan, akan berarti polisi dapat menghentikan terlebih dahulu protes-protes yang bisa mengganggu.
RUU tersebut meliputi tindak pidana bagi mereka yang berusaha untuk mengunci diri di tempat-tempat atau bangunan, dan mengizinkan pengadilan untuk membatasi kebebasan beberapa pengunjuk rasa untuk mencegah mereka menyebabkan gangguan serius.
Baca juga: Jepang dan Inggris teken perjanjian kerja sama pertahanan
Baca juga: Nio rencana bangun PSS di seluruh Inggris Raya pada tahun 2023
Sumber : Reuters
Berita Lainnya
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB
Sejumlah Produk Kosmetik Dan Makanan Kadaluarsa Disita Pihak Polres Bengkalis
16 December 2016 23:15 WIB